Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) memperkuat nalar kritis dan literasi digital. Ia menyampaikan pesan tersebut dalam Kuliah Umum Gelora Kebangsaan X di Auditorium FKIP USK, Banda Aceh, Kamis (15/10/2026). Melalui kegiatan ini, ia mendorong mahasiswa memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya demi menjaga demokrasi dan persatuan bangsa.
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Himadikwara) menggelar kuliah umum tersebut. Panitia mengangkat tema “Demokrasi di Era Algoritma: Menjaga Identitas Bangsa dan Menangkal Hoaks.”
Dalam kesempatan itu, Ruddi juga memperkenalkan salam dan tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Salam Polisi, Polisi Bersama Masyarakat.” Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun ruang digital yang sehat.
Kapolda Aceh Soroti Pengaruh Algoritma
Ruddi menjelaskan bahwa algoritma memengaruhi informasi yang muncul di media sosial. Teknologi tersebut juga membentuk sudut pandang dan perhatian pengguna terhadap isu tertentu.
“Algoritma dapat memengaruhi informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan,” ujar Abituren Akabri 1996 itu.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami cara kerja informasi digital agar tidak mudah terpengaruh konten menyesatkan. Sebab, informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi sering memancing reaksi lebih cepat.
“Informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau dikemas dengan judul provokatif sering kali lebih mudah memancing reaksi. Ketika kita langsung membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya, kita justru ikut memperluas penyebaran hoaks. Ingat, mudah viral bukan berarti benar,” tegasnya.
Karena itu, Ruddi mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membagikan informasi. Ia mendorong pengguna memeriksa sumber berita dan membandingkan informasi dengan referensi tepercaya.
Literasi Digital dan Nilai Kebangsaan
Ruddi juga menyoroti risiko paparan informasi serupa secara berulang. Kondisi tersebut dapat membatasi kesempatan pengguna untuk mengenali sudut pandang berbeda.
Di tengah perubahan zaman, ia menilai masyarakat membutuhkan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Ia menyinggung konsep VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) untuk menggambarkan tantangan dunia yang semakin kompleks.
“Di tengah perubahan yang serba cepat dan kompleks, kita membutuhkan jeda untuk berpikir, nalar kritis untuk menilai informasi, serta nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan. Jangan mudah percaya dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu. Verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak menjadi bagian dari masalah di ruang digital,” katanya.
Baca Juga: Pelatihan SDM Sawit 2026 di Aceh Dorong Produktivitas Kebun Rakyat
Selanjutnya, Ruddi menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, Polri menjalankan edukasi, merespons berbagai persoalan, dan menegakkan hukum secara proporsional sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Ia secara khusus mendorong mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi pelopor literasi digital. Sebagai kelompok terdidik dan calon pendidik, mahasiswa dapat membantu masyarakat membangun kebiasaan memeriksa fakta dan berdialog secara sehat.
“Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi juga pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa. Pengetahuan yang diperoleh di kampus harus bisa dibawa ke ruang kelas, keluarga, dan masyarakat agar semakin banyak orang yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi,” ungkapnya.
FKIP USK Buka Peluang Kolaborasi dengan Polri
Dekan FKIP USK, Dr. Amiruddin, menjelaskan bahwa kuliah umum merupakan kegiatan rutin fakultas. Program Studi PPKn menjadi salah satu bagian yang menjalankan kegiatan tersebut.
Amiruddin mengaku bangga karena Ruddi hadir mengisi kuliah umum meski baru sekitar empat bulan bertugas sebagai Kapolda Aceh. Menurutnya, kehadiran tersebut menunjukkan perhatian terhadap mahasiswa.
Ia juga menyatakan kesiapan FKIP USK untuk bekerja sama dengan kepolisian. Kolaborasi tersebut dapat mendukung ketenteraman masyarakat dan berbagai program lain melalui sinergi antarlembaga.
“Terlebih, sejumlah jurusan di FKIP memiliki keterkaitan dengan tugas Polri, khususnya Polda Aceh, sehingga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas,” kata Amiruddin.
Menutup pemaparannya, Ruddi mengajak mahasiswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya etika komunikasi dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
“Berbeda boleh, menguji informasi wajib, dan menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan algoritma menentukan cara kita berpikir. Gunakan teknologi dengan nalar kritis, etika, dan semangat kebangsaan,” tutup Kapolda Aceh. [Zulfikar]
