Ketika Suara Rakyat Dibutuhkan untuk Meraih Kekuasaan, tetapi Diabaikan Setelah Jabatan Diperoleh
Oleh: Muhammad Yusuf Bombang (Apa Kaoy)
Seniman dan Budayawan Aceh
Pewarta Aceh | OPINI – Ada pertanyaan yang patut kita ajukan kepada para wakil rakyat di negeri ini: mengapa sebagian orang yang meraih kekuasaan melalui suara rakyat justru bersikap seolah-olah memiliki derajat lebih tinggi setelah menduduki kursi jabatan? Bukankah kepercayaan masyarakat memberi mereka kewenangan, fasilitas, dan kedudukan politik? Lantas, mengapa sebagian wakil rakyat justru lebih sibuk menjaga hubungan dengan penguasa daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memilih mereka?
Tentu, kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua anggota legislatif melupakan tanggung jawabnya. Masih ada wakil rakyat yang bekerja sungguh-sungguh, mendengar keluhan masyarakat, dan berani mengkritik pemerintah. Namun, ketika kepentingan politik lebih mereka utamakan daripada aspirasi rakyat, kita patut mempertanyakan makna perwakilan dalam demokrasi. Jangan sampai kursi kekuasaan membuat seseorang lupa kepada pihak yang memberinya mandat.
Rakyat Dicari Sebelum Pemilu, Dilupakan Setelah Terpilih
Menjelang pemilu, para calon anggota legislatif mendatangi kampung-kampung, duduk di warung kopi, menghadiri kenduri, menyalami warga, dan mendengarkan keluhan tentang jalan rusak, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan. Mereka berjanji membawa perubahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, setelah memperoleh kursi, sebagian justru sulit ditemui, sementara warga terus menunggu tindak lanjut janji politik mereka.
Dalam keadaan seperti ini, kita teringat hadih maja Aceh: “Raket bak pisang, galah bak rangkileh, meunyo kalheueh tajeumeurang, keupue teuh lom raket paket paleh.” Ungkapan tersebut menyindir orang yang memanfaatkan sesuatu ketika membutuhkannya, lalu meninggalkannya setelah mencapai tujuan. Rakyat jangan sampai mengalami nasib seperti rakit yang dicari untuk menyeberang, tetapi ditinggalkan begitu saja setelah seseorang mencapai tepian. Rakyat bukan kendaraan sekali pakai untuk meraih jabatan.
Suara Rakyat Bukan Barang Dagangan
Jangan sampai seorang wakil rakyat menganggap biaya besar untuk memenangkan pemilu sebagai alasan untuk mengabaikan pemilih setelah terpilih. Lebih berbahaya lagi jika calon menggunakan uang atau bantuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat, kemudian memperlakukan jabatan sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan. Praktik seperti itu merendahkan demokrasi dan mengubah amanah publik menjadi urusan kepentingan pribadi.
Penegak hukum dan lembaga berwenang perlu memeriksa dugaan pembelian suara, manipulasi penghitungan, serta penyalahgunaan kewenangan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum. Kedekatan dengan elite partai tidak boleh menghalangi pengawasan. Koneksi politik bukan sertifikat kekebalan.
Jangan pernah merasa telah membeli suara rakyat, lalu menganggap diri bebas melupakan mereka. Suara rakyat bukan barang dagangan, hak pilih bukan komoditas, dan jabatan publik bukan milik pribadi. Warga yang menerima bantuan tetap berhak menentukan pilihan, mengkritik kebijakan, dan menuntut pelayanan. Negeri ini bukan milik segelintir orang yang memiliki uang dan pengaruh, melainkan milik seluruh rakyat yang berhak menjaga kedaulatannya.
Wakil Rakyat Bukan Wakil Pemerintah
DPR dan DPRD menjalankan fungsi yang berbeda dari pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Karena itu, menjadi mitra pemerintah tidak berarti anggota legislatif harus menyetujui setiap kebijakan. Mereka perlu mendukung kebijakan yang bermanfaat, mengoreksi kekurangan, dan mengawasi persoalan yang membutuhkan pemeriksaan.
Baca Juga: APBA Perubahan Batal, Banjir Belum Tuntas, Kebudayaan Jangan Dikorbankan
Namun, kepentingan mempertahankan koalisi terkadang mengurangi ketajaman pengawasan. Ketika anggota legislatif lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat, mereka berisiko kehilangan peran sebagai pengontrol kekuasaan. Publik berhak bertanya: apakah para wakil rakyat menyetujui kebijakan karena kebijakan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, atau karena keputusan tersebut lebih menguntungkan kepentingan politik mereka?
Kursi Jabatan Bukan Singgasana
Kendaraan dinas, ruang kerja, kedudukan partai, dan akses kepada pejabat tidak menjadikan seorang wakil rakyat lebih mulia daripada masyarakat. Setelah pelantikan, mereka tidak memperoleh derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka menerima kewenangan yang lebih besar sekaligus tanggung jawab yang lebih berat.
Jangan pernah menganggap masyarakat yang menyampaikan keluhan sebagai pengemis politik. Jangan pula memusuhi warga yang mempertanyakan anggaran atau mengkritik kebijakan. Masyarakat menjalankan pengawasan demokratis melalui kritik yang bertanggung jawab. Kehormatan jabatan tidak bergantung pada seberapa banyak orang takut kepada pemegangnya, tetapi pada seberapa besar kepercayaan masyarakat yang mampu dijaga.
Ketika Rakyat Turun ke Jalan, di Mana Wakil Mereka?
Ketika kesabaran masyarakat mencapai batas, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan untuk menuntut perubahan, keadilan, serta pertanggungjawaban pemerintah. Dalam situasi seperti itu, para wakil rakyat seharusnya tampil sebagai penghubung antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Mereka tidak boleh sekadar berdiam diri di gedung parlemen ketika warga menyuarakan kegelisahannya.
Demonstrasi tidak selalu lahir dari keinginan membuat keributan. Banyak warga memprotes kebijakan atau ketidakadilan karena pemerintah belum memberikan penyelesaian yang memadai. Aparat keamanan memang bertugas menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, tetapi mereka juga harus menghormati hak asasi manusia serta kebebasan menyampaikan pendapat. Aparat tidak boleh menggunakan pengamanan sebagai alasan untuk membungkam kritik damai.
Baca Juga: Jembatan Boleh Putus, Jangan Sampai Komando Negara Ikut Putus
Wakil rakyat tidak harus menyetujui setiap tuntutan demonstran. Namun, mereka perlu mendengar aspirasi, meminta penjelasan pemerintah, membuka ruang dialog, dan memeriksa persoalan secara objektif. Jika masyarakat turun ke jalan karena merasa para pemangku kebijakan tidak lagi mendengarkan mereka, keadaan itu seharusnya menjadi peringatan serius bagi legislatif. Jangan sampai gedung parlemen berdiri atas nama rakyat, tetapi para penghuninya justru kehilangan keberanian ketika rakyat membutuhkan pembelaan.
Amanah Tidak Berakhir Setelah Pemilu
Masyarakat memahami bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Keterbatasan anggaran dan proses pemerintahan memang memengaruhi pengambilan keputusan. Meskipun demikian, rakyat tetap berhak memperoleh penjelasan yang jujur, pelayanan yang layak, dan wakil yang bersedia mendengarkan kritik.
Di Aceh, kehidupan gampong mengajarkan pentingnya musyawarah, kedekatan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut seharusnya mendorong wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika menghadiri acara resmi atau menjelang pemilu. Mereka perlu mendengar keluhan, menindaklanjuti aspirasi, dan menjelaskan hasil perjuangannya secara terbuka.
Partai politik harus mengevaluasi kader yang mengabaikan tanggung jawab publik. Anggota legislatif juga perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan konstituennya. Jangan hanya mencatat aspirasi ketika reses tanpa menjelaskan tindak lanjutnya. Sebaliknya, masyarakat perlu memeriksa keputusan, menagih janji, dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara, lalu baru diingat kembali ketika pemilu berikutnya mendekat.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Rakit
Berbagai faktor dapat mendorong wakil rakyat menjauh dari masyarakat, mulai dari budaya kekuasaan yang mengagungkan jabatan, kepentingan partai, praktik politik uang, hingga lemahnya pengawasan. Kita perlu menilai setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti, bukan sekadar prasangka. Namun, satu prinsip harus tetap tegak: jabatan publik tidak memberi siapa pun alasan untuk meninggikan diri di atas rakyat.
Wakil rakyat boleh bekerja sama dengan pemerintah dan menjalankan tanggung jawab kepada partai, tetapi mereka tidak boleh mengabaikan kepentingan publik. Biaya kampanye tidak memberi mereka hak untuk menguasai suara ataupun menentukan masa depan rakyat tanpa pertanggungjawaban.
Rakyat bukan rakit sekali pakai. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan wakil rakyat memegang mandat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sebelum merasa terhormat duduk di kursi legislatif, setiap wakil rakyat patut bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya masih memperjuangkan suara orang-orang yang memilih saya, atau justru lebih sibuk menjaga kepentingan orang-orang yang sedang berkuasa?
Ketika wakil rakyat merasa lebih tinggi daripada rakyat, yang terancam bukan sekadar hubungan antara pemilih dan wakilnya, melainkan makna demokrasi itu sendiri. Kekuasaan kehilangan legitimasi moral ketika pemegangnya melupakan tanggung jawab kepada masyarakat.
Karena itu, jangan biarkan rakyat hanya menjadi rakit untuk menyeberangkan seseorang menuju kekuasaan. Setelah memperoleh jabatan, seorang wakil rakyat justru harus membuktikan bahwa ia layak menerima kepercayaan tersebut. Sebab, rakyat tidak membutuhkan wakil yang merasa lebih tinggi daripada mereka, tetapi wakil yang berani berdiri bersama mereka ketika kepentingan dan hak-haknya terancam.
Muhammad Yusuf Bombang (Apa Kaoy) adalah seniman dan budayawan Aceh.
