Oleh: Muhammad Yusuf Bombang (Apa Kaoy)
Seniman dan Budayawan Aceh
Ada pejabat yang ketika dikritik tidak merasa perlu berkaca. Saat kebijakannya dipersoalkan, ia sibuk mencari alasan. Ketika rakyat mengeluh, ia merasa semuanya baik-baik saja. Bahkan setelah kegagalan berulang, ia tetap duduk tenang di kursinya, seolah-olah jabatan itu milik pribadi yang harus dipertahankan sampai akhir.
Itulah yang saya sebut sebagai pejabat bermuka tebal.
Muka tebal tentu bukan persoalan bentuk wajah. Istilah itu menjadi kiasan bagi orang yang kehilangan rasa malu terhadap kesalahan, tetapi semakin kuat keinginannya mempertahankan jabatan. Padahal, jabatan publik bukan milik seseorang. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Menjadi kepala negara, menteri, gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota lembaga perwakilan bukan sekadar memperoleh kursi dan kewenangan. Di balik posisi tersebut ada tanggung jawab untuk mengurus negara, membangun negeri, melayani masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, ukuran seorang pejabat bukan lamanya ia bertahan di kursi kekuasaan, melainkan kualitas amanah yang ia jalankan.
Ketika Jabatan Lebih Dicintai daripada Tanggung Jawab
Tidak ada pejabat yang selalu benar. Kebijakan dapat keliru, program dapat gagal, dan keputusan yang lahir dari niat baik pun bisa menghasilkan akibat buruk. Itu manusiawi.
Masalah muncul ketika seorang pejabat menolak mengakui kesalahan, terutama setelah kegagalan terjadi berulang kali dan masyarakat berkali-kali menyampaikan kritik.
Pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral seharusnya berani berkata: Saya keliru. Saya gagal. Saya akan memperbaikinya.
Pejabat bermuka tebal memilih jalan berbeda. Saat kritik datang, ia mencari alasan. Ketika program gagal, ia mencari kambing hitam. Begitu rakyat kecewa, ia menyalahkan keadaan. Jika persoalan muncul dalam wilayah kewenangannya, ia menunjuk pihak lain sebagai penyebab.
Seolah-olah semua masalah selalu datang dari luar dirinya.
Padahal, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas keberhasilan sekaligus kegagalan yang muncul dalam wilayah kewenangannya. Ia tidak boleh hanya mengambil kredit ketika program berhasil, lalu mencuci tangan ketika masalah muncul.
Yang lebih menyedihkan terjadi ketika ukuran keberhasilan ikut bergeser. Pejabat tidak lagi sibuk memikirkan manfaat pembangunan, tetapi lebih sibuk menjaga kekuasaan. Pelayanan publik kalah penting dibandingkan pencitraan. Kesejahteraan rakyat kalah oleh kepentingan mempertahankan posisi.
Ada pejabat yang kemampuan komunikasinya buruk, pemahamannya terhadap persoalan terbatas, tetapi tetap tampil seolah-olah paling mengetahui semuanya. Ada pula yang belum menunjukkan hasil kerja berarti, tetapi sudah memikirkan cara mempertahankan kedudukan untuk periode berikutnya.
Masa jabatan yang semestinya menjadi kesempatan bekerja bagi rakyat justru berubah menjadi panggung untuk mempersiapkan diri kembali berkuasa.
Kursi belum banyak memberi hasil kepada rakyat, tetapi pemiliknya sudah sibuk agar kursi itu tidak lepas.
Korupsi, Beban Rakyat, dan Kegagalan Kepemimpinan
Salah satu persoalan serius dalam kekuasaan ialah korupsi. Korupsi bukan sekadar menghilangkan uang dari kas negara. Praktik itu dapat menghambat pembangunan, memperburuk pelayanan publik, merusak fasilitas umum, dan mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Ketika pejabat menyalahgunakan anggaran publik, masyarakat ikut merasakan dampaknya. Negara tetap membutuhkan penerimaan, sedangkan rakyat tetap menjalankan kewajibannya. Di situlah ironi kekuasaan terasa.
Listrik dapat padam, tetapi rakyat tetap membayar kewajibannya. Bencana datang, kewajiban kepada negara tetap berjalan. Pelayanan publik belum memuaskan, kewajiban rakyat tidak otomatis berhenti.
Rakyat memang mempunyai kewajiban kepada negara. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang layak, perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan uang publik secara bertanggung jawab.
Karena itu, ketika korupsi terus menjadi persoalan, pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada siapa pelakunya. Kita juga patut bertanya: mengapa sistem dan kepemimpinan belum mampu mencegah praktik tersebut secara efektif?
Keberanian seorang pemimpin bukan hanya terlihat ketika ia menyampaikan keberhasilan. Keberanian juga tampak ketika ia mengakui kegagalan dan mengambil langkah untuk memperbaikinya.
Rakyat sering diminta bersabar. Ketika harga naik, pemerintah meminta rakyat memahami keadaan. Saat beban bertambah, rakyat kembali diminta memahami kebutuhan negara. Ketika pelayanan belum baik, rakyat diminta menunggu.
Seorang pemimpin seharusnya memiliki cermin. Bukan sekadar cermin untuk memastikan penampilannya rapi, melainkan cermin untuk melihat apakah kebijakannya benar-benar memberi manfaat kepada rakyat.
Ketika Pemerintah Tidak Mau Mendengar
Kemampuan berkomunikasi merupakan bagian penting dari kualitas pejabat publik. Pemerintah harus mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang jelas, masuk akal, dan mudah dipahami masyarakat.
Pejabat tidak harus menjadi sastrawan. Namun ia harus mampu berpikir jernih, memahami persoalan, dan berbicara tanpa merendahkan kecerdasan rakyat.
Sebab rakyat bukan sekadar objek kebijakan. Mereka adalah pemilik kedaulatan. Karena itu, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara kepada rakyat, tetapi juga kesediaan mendengarkan mereka.
Orang tua Aceh memiliki hadih maja yang terasa tepat untuk menggambarkan keadaan ini: “Bek tamarit ngon ureueng tuloe, bek tapubloe keu ureueng buta.” Jangan berbicara dengan orang tuli, jangan menjual kepada orang buta.
Hadih maja tersebut dapat kita baca sebagai pengingat tentang kesia-siaan berbicara kepada orang yang tidak mau mendengar. Dalam konteks kekuasaan, kritik rakyat pun kehilangan makna ketika pejabat menutup telinga terhadap kepentingan masyarakat.
Rakyat boleh berbicara sampai mulut berbuih. Mereka boleh menyampaikan keluhan, mengingatkan kesalahan, bahkan mengkritik kebijakan yang merugikan. Namun jika pejabat tidak mau mendengar, kritik itu hanya memantul dan kembali kepada rakyat sebagai kekecewaan.
Keadaan menjadi lebih buruk ketika pejabat menjawab kritik dengan intimidasi. Saat masyarakat menyampaikan keberatan, pemerintah semestinya membuka ruang dialog. Ketika rakyat menyampaikan aspirasi, pemimpin seharusnya terlebih dahulu memahami alasan di balik suara tersebut.
Seorang pemimpin juga semestinya berani melihat langsung persoalan yang dihadapi rakyat. Jangan biarkan semua masalah berhenti sebagai laporan administratif di atas meja.
Di sinilah muka tebal menjadi persoalan. Ia bukan sekadar tahan terhadap celaan, tetapi juga menunjukkan hilangnya kepekaan terhadap suara rakyat.
Ketika kritik tidak lagi dianggap sebagai peringatan, keluhan tidak lagi dipandang sebagai masukan, dan penderitaan rakyat hanya dianggap gangguan, kekuasaan telah menciptakan jarak yang berbahaya dengan orang-orang yang memberinya mandat.
Kapan Seorang Pejabat Harus Mundur?
Pertanyaan ini sering kita hindari: kapan seorang pejabat harus mundur?
Apakah satu kesalahan langsung menuntut seorang pejabat meninggalkan jabatan? Tentu tidak. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan.
Namun bagaimana jika kegagalan terus berulang? Bagaimana jika kebijakan berkali-kali menimbulkan keresahan, pelayanan tidak kunjung membaik, persoalan serius terus muncul, dan kepercayaan masyarakat semakin menurun?
Pada titik itu, seorang pejabat seharusnya memiliki keberanian untuk berkaca.
Dalam kehidupan politik yang sehat, jabatan bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Seorang pejabat harus memahami bahwa dirinya hanya sementara berada di kursi kekuasaan.
Kursi itu akan berpindah.
Yang akan tinggal adalah jejak.
Ketika Wakil Rakyat Lupa Siapa yang Diwakilinya
Persoalan lupa kepada rakyat juga berlaku kepada anggota DPR. Mereka memperoleh mandat melalui suara rakyat dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.
Karena itu, wakil rakyat bukan sekadar penghuni gedung parlemen. Mereka juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Tentu tidak semua wakil rakyat bersikap sama. Namun ketika seorang wakil rakyat kehilangan keberanian mengawasi dan mengkritik kekuasaan, fungsi representasi kehilangan sebagian maknanya.
Rakyat memilih mereka untuk menjadi wakil, bukan sekadar pendukung pemerintah.
Pejabat Bermuka Tebal Juga Lahir dari Pilihan Kita
Ada satu hal yang juga harus kita akui. Pejabat bermuka tebal tidak selalu muncul begitu saja dari ruang kekuasaan. Sebagian dari mereka lahir dari pilihan kita sendiri sebagai pemilih.
Mereka dapat memperoleh kekuasaan melalui berbagai proses politik. Kita juga menghadapi persoalan politik uang yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.
Namun ada sisi lain yang perlu kita lihat. Sebagian pemilih masih mudah terpesona oleh pencitraan, popularitas, kekayaan, hubungan kekerabatan, atau pemberian sesaat.
Kita kadang memilih seseorang karena melihat ia kaya. Seolah-olah kekayaan otomatis menjadi bukti kemampuan memimpin.
Praktik menerima uang atau bantuan menjelang pemilu juga menghadirkan persoalan serius. Nilainya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan masa jabatan yang dapat berlangsung bertahun-tahun.
Uang diterima sekali, tetapi kebijakan pejabat yang kita pilih dapat kita rasakan jauh lebih lama.
Karena itu, jangan sampai pilihan politik yang menentukan masa depan bersama kita tukar dengan keuntungan sesaat.
Tentu tanggung jawab pejabat tidak dapat kita alihkan kepada rakyat. Korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan kegagalan menjalankan kewenangan tetap menjadi tanggung jawab mereka yang memegang kekuasaan.
Namun demokrasi juga mengajarkan bahwa rakyat bukan sekadar penonton.
Sebagai pemilih, kita memiliki tanggung jawab menggunakan hak pilih dengan pertimbangan matang. Setelah pemilu selesai, tanggung jawab itu belum berakhir. Kita harus mengawasi mereka yang terpilih, mengkritik kebijakannya, menagih janjinya, dan mengontrol kekuasaannya.
Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih.
Demokrasi juga keberanian mengawasi mereka yang telah kita pilih.
Jika kita salah memilih, jangan selamanya menyalahkan orang yang kita pilih. Kita juga harus berani bertanya kepada diri sendiri: Mengapa dulu kita memilihnya?
Muka Tebal, Tanggung Jawab Jangan Tipis
Muka tebal mungkin membuat seorang pejabat bertahan lebih lama di kursi kekuasaan. Namun muka tebal tidak menghapus kegagalan. Ia tidak mengembalikan uang rakyat, memperbaiki jalan yang rusak, memulihkan pelayanan yang buruk, atau mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Muka boleh tebal, tetapi tanggung jawab jangan tipis.
Yang seharusnya tebal pada seorang pejabat bukan mukanya, melainkan keteguhan memegang amanah. Yang harus kuat bukan keinginannya mempertahankan kursi, melainkan keberaniannya mempertanggungjawabkan keputusan.
Dan yang seharusnya besar bukan egonya, melainkan kesediaannya mengakui kekurangan serta memperbaiki kesalahan.
Sebab jabatan publik bukan warisan. Bukan pula milik pribadi. Kursi kekuasaan akan ditinggalkan. Fasilitas akan berhenti. Penghormatan akan berlalu.
Yang tersisa hanyalah apa yang pernah dilakukan untuk rakyat.
Karena itu, seorang pejabat tidak seharusnya menghabiskan masa jabatannya hanya untuk mempertahankan jabatan. Rakyat pada akhirnya tidak akan bertanya berapa lama seseorang duduk di kursi kekuasaan.
Rakyat akan bertanya: Apa yang telah ia lakukan ketika diberi kesempatan untuk memimpin?
Jika gagal, menolak mengakui, enggan memperbaiki, bahkan terus mempertahankan jabatan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sejarah akan memiliki caranya sendiri untuk mencatat.
Muka tebal mungkin dapat mempertahankan seseorang di kursi kekuasaan untuk sementara. Namun muka tebal tidak pernah mampu menghapus catatan sejarah.
Pada akhirnya, seorang pejabat tidak dikenang karena lamanya ia memegang jabatan. Ia dikenang karena seberapa besar amanah yang mampu ia pertanggungjawabkan kepada rakyat.
Muhammad Yusuf Bombang (Apa Kaoy) adalah seniman dan budayawan Aceh.
