Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, media siber memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan perkembangan demokrasi. Karena itu, media siber harus menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pewarta Aceh menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.
1. Ruang Lingkup
a. Media Siber: Media siber merupakan segala bentuk media yang memanfaatkan jaringan internet untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selain itu, media tersebut harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content): Isi Buatan Pengguna mencakup seluruh konten yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna. Konten tersebut meliputi artikel, gambar, komentar, suara, video, forum diskusi, maupun bentuk unggahan lainnya yang tersedia di dalam media siber.
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
Secara prinsip, Pewarta Aceh selalu mengutamakan proses verifikasi dalam setiap pemberitaan. Selain itu, redaksi wajib mengonfirmasi berita yang berpotensi merugikan pihak lain demi memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
Namun demikian, redaksi dapat mempublikasikan berita tanpa verifikasi penuh apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
Informasi mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
Sumber berita pertama memiliki identitas yang jelas, kredibel, dan kompeten.
Wartawan tidak mengetahui keberadaan narasumber utama atau tidak dapat mewawancarainya.
Redaksi memberikan penjelasan eksplisit kepada pembaca bahwa berita masih memerlukan verifikasi lanjutan.
Meskipun demikian, setelah memperoleh verifikasi tambahan, redaksi wajib memperbarui berita tersebut. Selanjutnya, kami akan mencantumkan hasil verifikasi terbaru secara transparan pada artikel pemutakhiran.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
Pewarta Aceh mewajibkan setiap pengguna untuk mematuhi aturan penggunaan konten dan kolom komentar. Oleh karena itu, pengguna dilarang keras mempublikasikan konten yang:
Mengandung berita bohong, fitnah, pornografi, atau unsur kekerasan.
Mengandung prasangka dan kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Bersifat diskriminatif atau merendahkan martabat pihak tertentu.
Maka dari itu, redaksi memegang hak penuh untuk mengedit, menyunting, atau menghapus konten pengguna yang melanggar aturan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pewarta Aceh juga menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi pengguna yang menemukan pelanggaran konten.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
Pewarta Aceh melayani hak jawab, ralat, serta koreksi berita dengan mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab Dewan Pers.
Selain itu, redaksi akan menautkan setiap koreksi atau pembaruan berita pada artikel sebelumnya. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan transparan.
5. Pencabutan Berita
Pada dasarnya, Pewarta Aceh tidak akan mencabut berita yang sudah terbit. Namun, redaksi dapat melakukan pengecualian berdasarkan pertimbangan khusus yang menyangkut:
Pelanggaran SARA.
Pelanggaran kesusilaan.
Perlindungan masa depan anak.
Pengalaman trauma korban.
Kebijakan khusus lain yang Dewan Pers tetapkan.
Oleh karena itu, setiap tindakan pencabutan berita wajib menyertakan alasan yang jelas dan redaksi akan mengumumkannya secara terbuka kepada publik.
6. Iklan dan Konten Bersponsor
Pewarta Aceh membedakan secara tegas dan jelas antara produk jurnalistik (berita) dan konten iklan. Oleh karena itu, setiap konten berbayar wajib mencantumkan penanda yang jelas seperti “Iklan”, “Advertorial”, “Sponsored”, atau label lain agar pembaca tidak keliru.
7. Hak Cipta
Pewarta Aceh sangat menghormati hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, setiap penggunaan materi atau karya milik pihak lain wajib mencantumkan sumber informasi yang jelas, sah, dan valid.
8. Pencantuman Pedoman
Pewarta Aceh mencantumkan Pedoman Media Siber ini secara terbuka pada bagian yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, publik dapat memahami dan mengontrol standar jurnalistik yang kami terapkan dalam setiap pemberitaan.
9. Penyelesaian Sengketa
Apabila terjadi sengketa terkait pelaksanaan Pedoman Media Siber ini, maka para pihak wajib mengacu pada mekanisme penyelesaian yang telah Dewan Pers tetapkan melalui peraturan yang berlaku.
Penutup
Pedoman Media Siber ini menjadi landasan utama bagi Pewarta Aceh dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang profesional, independen, transparan, dan bertanggung jawab. Selain untuk menjaga kualitas informasi, pedoman ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media yang sehat dan kredibel.
