Oleh : Muhammad Yusuf Bombang (Apa Kaoy) | Seniman dan Budayawan Aceh
PewartaAceh | Opini, — Ada satu pertanyaan yang menurut saya patut terus diajukan kepada Pemerintah Aceh: kalau suatu hari nanti Aceh kembali dilanda bencana alam besar, apakah kita sudah benar-benar siap menghadapinya?
Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, apalagi mencari siapa yang salah ketika bencana terjadi. Justru pertanyaan ini perlu diajukan ketika keadaan masih normal, ketika pemerintahan berjalan, jalan terbuka, listrik menyala, komunikasi berfungsi dan masyarakat masih menjalani kehidupan seperti biasa.
Sebab ketika bencana besar datang, semuanya dapat berubah dalam hitungan menit. Gempa dapat meruntuhkan bangunan, banjir bandang menghanyutkan rumah dan jembatan, longsor menutup jalan, listrik padam dan komunikasi terputus. Pada saat yang sama masyarakat membutuhkan pertolongan.
Dalam keadaan seperti itu, pemerintah tidak boleh baru mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Kesiapsiagaan harus sudah dipikirkan, dipersiapkan dan dilatih jauh sebelum bencana datang.
Aceh bukan daerah yang tidak memiliki pengalaman. Kita memiliki pengalaman yang sangat mahal: gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Setelah itu, berbagai bencana kembali terjadi, termasuk banjir, longsor dan banjir bandang.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan terjadi. Bencana bisa datang kapan saja. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah dipersiapkan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban karena ketidaksiapan?
Pengalaman 2004 Jangan Sampai Membuat Kita Terlena
Gempa dan tsunami tahun 2004 memberikan pelajaran besar kepada Aceh dan dunia. Banyak wilayah pesisir hancur, infrastruktur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan rusak berat. Ribuan keluarga kehilangan rumah, anggota keluarga dan sumber kehidupan.
Dalam keadaan yang sangat sulit itu, bantuan datang dari berbagai penjuru. Pemerintah pusat bergerak, masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia datang membantu, demikian pula masyarakat internasional dan lembaga kemanusiaan dari berbagai negara.
Kita tentu bersyukur atas semua bantuan tersebut. Namun pengalaman itu jangan sampai membuat kita menganggap bahwa jika bencana besar terjadi lagi, bantuan dari luar akan selalu datang dengan kecepatan dan skala seperti setelah tsunami 2004. Belum tentu.
Bagaimana jika bencana berikutnya terjadi ketika perhatian dunia sedang tertuju kepada persoalan lain? Bagaimana jika beberapa wilayah mengalami bencana sekaligus, jalan utama terputus, komunikasi lumpuh atau bantuan dari luar baru tiba beberapa hari kemudian?
Apakah Aceh mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri selama 24 jam pertama, bahkan bila diperlukan sampai 72 jam?
Pertanyaan inilah yang semestinya menjadi bagian penting dari perencanaan kebencanaan Aceh.
Banjir Bandang Seharusnya Menjadi Cermin
Pengalaman banjir besar, banjir bandang dan longsor seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemerintah Aceh untuk melihat kembali kekuatan dan kelemahan sistem penanggulangan bencana.
Ketika bencana besar terjadi, persoalannya hampir selalu sama: bagaimana bantuan dikirim ketika jalan terputus? Bagaimana masyarakat diselamatkan ketika komunikasi terganggu? Bagaimana menyediakan makanan dan air bersih, mengevakuasi korban, memastikan rumah sakit tetap berfungsi dan mengendalikan keadaan ketika beberapa daerah membutuhkan pertolongan sekaligus?
Semua itu sebenarnya dapat dijawab sebelum bencana terjadi. Itulah kesiapsiagaan: bukan sekadar memiliki dokumen, lembaga atau posko, tetapi memiliki kemampuan nyata untuk bergerak ketika keadaan benar-benar kacau.
Pengalaman banjir bandang yang melanda banyak wilayah Aceh pada akhir 2025 juga patut menjadi bahan renungan. Di tengah kepanikan masyarakat, terlihat sejumlah kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, seperti terbengong-bengong menghadapi keadaan dan belum terlihat jelas apa yang harus dilakukan.
Bahkan ada kepala daerah yang tidak segera terlihat di ruang publik dan baru muncul hampir sebulan setelah bencana. Di sisi lain, suara banyak wakil rakyat pun nyaris tidak terdengar dalam menyuarakan panggilan dan kebutuhan masyarakat.
Ini bukan untuk menghakimi siapa pun.
Tetapi pengalaman itu harus menjadi bahan evaluasi: ketika bencana datang, apakah kepemimpinan kita benar-benar siap hadir, mengambil keputusan dan menggerakkan seluruh kekuatan yang ada?
Pemimpin atau pejabat publik bukan hanya dibutuhkan ketika negara atau daerah sedang baik-baik saja. Kehadiran mereka justru sangat dibutuhkan ketika rakyat sedang menghadapi bencana atau keadaan darurat.
Karena itu, siapa pun yang ingin menjadi pemimpin atau pejabat publik harus memahami tanggung jawabnya terhadap negara, daerah dan rakyat yang dipimpinnya.
Pemerintah Aceh tentu sudah memiliki perangkat penanggulangan bencana: BPBA, BPBD, regulasi, personel, peralatan, rencana kontingensi, sistem peringatan dini dan berbagai mekanisme lainnya.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah perangkat tersebut ada, melainkan seberapa siap perangkat itu bekerja ketika keadaan benar-benar kacau.
“Bek Lagee Peuraho Hana Pawang, Lagee Prang Hana Panglima”
Dalam persoalan kepemimpinan dan koordinasi, ada hadih maja Aceh yang sangat tepat: “Bek lagee peuraho hana pawang, lagee prang hana panglima.” Jangan seperti perahu tidak ada pawang, jangan seperti perang tidak ada panglima.
Perahu membutuhkan pawang agar tahu arah. Demikian pula bencana membutuhkan kepemimpinan yang jelas. Masyarakat harus tahu siapa yang memimpin, petugas tahu kepada siapa melapor, pemerintah kabupaten/kota tahu bagaimana berkoordinasi dengan provinsi, dan relawan tahu siapa yang mengatur pengerahan mereka.
Siapa mengambil keputusan? Siapa mengirim logistik? Siapa mengatur evakuasi? Siapa menangani kesehatan? Siapa mengendalikan informasi?
Semua harus jelas dan, yang lebih penting, pernah dilatih. Aceh membutuhkan sistem komando bencana yang benar-benar hidup, bukan hanya tertulis dalam dokumen.
Apa yang Mendesak Dipersiapkan?
Menurut saya, dari beberapa pengalaman bencana besar yang telah kita lalui setidaknya harus diterjemahkan ke dalam tujuh persiapan konkret.
Pertama, gudang logistik regional. Beberapa gudang di lokasi strategis perlu disiapkan dengan makanan, air minum, obat-obatan, tenda, selimut, genset, radio, bahan bakar dan peralatan penyelamatan. Stok tersebut harus diperiksa secara berkala.
Kedua, sistem komunikasi darurat. Radio komunikasi harus tersedia di wilayah berisiko tinggi, dengan petugas terlatih dan prosedur yang jelas. Peralatan juga harus diuji secara berkala, bukan sekadar disimpan.
Ketiga, gampong siaga bencana. Setiap gampong rawan bencana harus mengetahui titik kumpul, jalur evakuasi dan siapa yang membantu anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas.
Keempat, dana darurat yang benar-benar siap digunakan. Bantuan harus dapat bergerak cepat dengan prosedur pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Kelima, simulasi 72 jam. Pemerintah perlu menguji skenario terburuk: listrik dan komunikasi mati, jalan terputus, rumah sakit penuh, beberapa kabupaten terkena bencana sekaligus dan bantuan dari pusat belum tiba. Lakukan uji 24, 48 hingga 72 jam akan memperlihatkan kelemahan sistem secara jujur.
Keenam, peta dan jalur evakuasi yang dirawat. Ini bukan hanya soal membuat papan “Jalur Evakuasi”. Di daerah yang pernah dilanda tsunami, seperti Banda Aceh, telah dibangun gedung-gedung penyelamatan dan berbagai fasilitas evakuasi dengan dukungan sumbangan masyarakat dunia. Papan petunjuk jalur evakuasi juga telah dipasang di jalan-jalan gampong dan lorong-lorong.
Fasilitas tersebut kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Karena itu, semuanya harus dirawat dengan baik dan diperiksa secara berkala. Jangan sampai ketika tsunami kembali datang, papan petunjuk sudah rusak, fasilitas tidak layak digunakan atau masyarakat tidak lagi mengenal jalurnya.
Begitu pula di gampong-gampong atau daerah lain yang dianggap rawan bencana jalur evakuasi perlu disiapkan sebelum bencana datang.
Ketujuh, jejaring relawan siap gerak. Aceh memiliki modal sosial yang besar: pemuda, remaja masjid, mahasiswa, tenaga kesehatan, nelayan, kelompok dayah, organisasi masyarakat, komunitas, seniman, wartawan dan berbagai unsur lainnya.
Mereka perlu didata dan dilatih. Ketika bencana terjadi, pemerintah tidak perlu lagi bertanya, “Siapa yang bisa membantu?” Daftarnya sudah ada. Tinggal hubungi dan bergerak.
Jangan Biarkan Generasi Pascatsunami Kehilangan Ingatan
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana dengan generasi Aceh yang lahir setelah tsunami tahun 2004?
Mereka tidak mengalami sendiri suara gemuruh tsunami, tidak melihat air laut menghancurkan permukiman dan tidak merasakan bagaimana Aceh dalam sekejap kehilangan begitu banyak kehidupan. Bagi mereka, tsunami semakin lama hanya menjadi cerita melalui buku, foto, video, museum atau cerita orang tua.
Padahal pengalaman tersebut merupakan salah satu sumber pengetahuan kebencanaan terbesar yang dimiliki Aceh.
Setiap 26 Desember kita memperingati tsunami. Zikir dan doa Bersama. Pidato dan sambutan. Semua itu tentu baik. Mengenang korban adalah kewajiban moral. Tetapi momentum itu seharusnya sekaligus menjadi momentum pendidikan kebencanaan. Bisa melalui seni tutur, seni syair, seni gambar dan cara-cara lainnya, yang sesuai dengan karakteristik kebudayaan daerah masing-masing.
Para penyintas juga perlu dipertemukan dengan generasi muda. Anak sekolah dapat mendengar langsung bagaimana orang menyelamatkan diri, mengenal tanda-tanda tsunami, mempelajari peta risiko dan mengikuti simulasi evakuasi.
Para penyintas adalah saksi sejarah, guru kebencanaan dan buku hidup. Kesaksian mereka perlu direkam menjadi dokumenter, sejarah lisan, buku, film, hikayat, teater dan bahan pendidikan sebelum waktu menghapus sebagian ingatan mereka.
Dengan demikian, peringatan tsunami tidak berhenti sebagai seremoni. Kita berdoa untuk mereka yang telah pergi, sekaligus belajar menyelamatkan mereka yang masih hidup.
Jangan Sampai Kita Kembali Terbengong-bengong
Kita tidak mungkin menghentikan hujan, memerintah gempa agar tidak terjadi atau meminta tsunami untuk tidak datang. Tetapi kita dapat memperkecil jumlah korban, mempercepat evakuasi, menyediakan makanan dan air, menyelamatkan korban luka, membuka komunikasi, menggerakkan relawan dan memastikan pemerintah tetap memiliki komando.
Ada hadih maja Aceh yang mengingatkan kita: “Bek watee ka ujeuen meubaro jak mita payong.” Jangan ketika hujan sudah turun baru mencari payung.
Dalam kebencanaan, maknanya jelas: jangan menunggu bencana terjadi baru mencari peralatan, menyusun rencana, mengumpulkan orang, mencari anggaran dan menentukan siapa yang harus bekerja. Semuanya harus dipersiapkan ketika keadaan masih normal.
Pengalaman gempa-tsunami 2004 dan banjir bandang 2025 jangan berhenti menjadi daftar korban, kerusakan, bantuan, rapat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Setiap bencana harus meninggalkan perbaikan sistem
Kalau komunikasi lemah, perbaiki komunikasi. Kalau logistik lambat, perbaiki logistik. Kalau evakuasi terlambat, cari penyebabnya. Kalau koordinasi kacau, benahi komando. Kalau masyarakat tidak tahu harus berbuat apa, lakukan pendidikan. Kalau fasilitas yang sudah dibangun rusak atau tidak terawat, segera rawat dan fungsikan kembali.
Sebab pengalaman yang tidak menghasilkan perubahan hanyalah kenangan. Padahal Aceh membutuhkan lebih dari sekadar kenangan. Aceh membutuhkan kesiapsiagaan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada Pemerintah Aceh bukan apakah bencana besar akan terjadi lagi. Kita tidak tahu kapan. Tetapi kemungkinan itu selalu ada.
Pertanyaannya: kalau bencana besar terjadi besok, apakah Pemerintah Aceh sudah tahu persis apa yang harus dilakukan?
Siapa yang memimpin? Siapa yang bergerak? Dari mana logistik datang? Bagaimana komunikasi dilakukan? Ke mana masyarakat dievakuasi? Siapa menyelamatkan korban? Siapa mengurus pengungsi? Berapa lama pemerintah mampu bertahan tanpa bantuan dari luar? Dan apakah masyarakat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan?
Kalau semua jawabannya sudah jelas, dipersiapkan, dilatih dan diuji, kita boleh mengatakan: Aceh siap siaga. Tetapi kalau semuanya baru akan dipikirkan ketika bencana datang, kita patut khawatir.
Kita tidak tahu kapan alam memberikan ujian berikutnya. Tetapi kita tahu kemungkinan itu selalu ada. Karena itu, jangan tunggu alam menguji kita baru kita mengetahui bahwa ternyata kita belum siap.
Persiapkan sekarang
Sebab ketika bencana datang, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang terbengong-bengong mencari apa yang harus dilakukan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang sudah tahu: siapa bergerak, ke mana bergerak, dengan apa bergerak, dan seberapa cepat harus bergerak.
Itulah arti sesungguhnya dari kesiapsiagaan. Dan mungkin, itulah cara terbaik bagi Aceh untuk menghormati pengalaman pahit 2004 dan 2025: bukan hanya dengan mengingat mereka yang telah pergi, tetapi dengan belajar agar mereka yang masih hidup dan generasi yang akan datang dapat diselamatkan.
