Pewarta Aceh | BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pembekalan tim penilai dan fasilitator Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 di Banda Aceh, 26–30 Oktober 2026. Kegiatan di Hotel Mekkah ini melibatkan 231 peserta dari enam mitra di Aceh. Melalui pelatihan tersebut, KKP ingin meningkatkan ketepatan verifikasi calon lokasi sebelum tim turun ke lapangan.
Program KNMP menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar penataan kawasan nelayan, penguatan kelembagaan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan.
Untuk mendukung persiapan tersebut, Satgas Penyiapan dan Perencanaan KNMP 2027 menyelenggarakan pembekalan teknis. Kegiatan ini bertujuan menyamakan standar penilaian sekaligus memperkuat kemampuan peserta dalam mengumpulkan data faktual.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memimpin kementerian yang mengoordinasikan program tersebut. Dalam jajaran pejabat terkait, terdapat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum. Selain itu, Mohamad Abdi menjabat Ketua Satgas Tenaga Ahli Menteri Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan.
Enam Kriteria Menjadi Fokus Penilaian
Dalam pembekalan ini, peserta mempelajari enam kriteria utama untuk menilai kesiapan calon lokasi KNMP. Pertama, tim mengidentifikasi keberadaan masyarakat nelayan dan tingkat ketergantungan mereka terhadap sektor perikanan.
Berikutnya, tim memeriksa kelembagaan ekonomi, termasuk legalitas, akta, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta aktivitas unit usaha. Pemeriksaan tersebut membantu menilai kesiapan kelembagaan pengelola di tingkat lokal.
Tim juga mengevaluasi status lahan dan kesesuaiannya dengan tata ruang. Pada tahap ini, petugas perlu memastikan kejelasan kepemilikan lahan serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Baca Juga: 60 Petani Sawit Subulussalam Dilatih Cegah Ganoderma di Banda Aceh
Di sisi infrastruktur, penilaian mencakup ketersediaan listrik dan air bersih, kondisi sarana perikanan, serta tingkat pemanfaatannya. Sementara itu, tim turut menilai penerimaan masyarakat, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan para pemangku kepentingan.
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan, peserta mempelajari teknik validasi dokumen hukum, pencatatan temuan, dan pengambilan bukti visual dengan koordinat geografis. Dengan cara tersebut, tim dapat mencocokkan keterangan narasumber dengan dokumen serta kondisi nyata di lapangan.
Peserta Mendalami Teknik Verifikasi Lapangan
Panitia menyusun pelatihan melalui pemaparan kebijakan, simulasi pengisian instrumen, dan pembahasan kasus. Selain itu, peserta mengikuti diskusi kelompok untuk membahas persoalan legalitas lahan, kesiapan infrastruktur, serta pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Melalui simulasi tersebut, peserta berlatih menggunakan instrumen penilaian berdasarkan contoh kasus lapangan. Setelah itu, evaluasi pemahaman membantu mengukur kesiapan peserta dalam menjalankan tugas verifikasi secara mandiri.
Baca Juga: Sopir Dump Truck Diduga Selewengkan Solar Subsidi di Aceh Besar
KKP menekankan pentingnya objektivitas dan integritas selama proses pemeriksaan. Karena itu, tim penilai harus mendasarkan setiap skor pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi.
Setiap rekomendasi perlu mengacu pada dokumen yang sah, hasil observasi, serta konfirmasi kepada informan di tingkat desa dan kabupaten. Dengan demikian, tim dapat mengurangi risiko kesalahan data saat menentukan kelayakan calon lokasi.
Tim Bersiap Melakukan Verifikasi di Daerah
Setelah pembekalan berakhir, tim penilai dan fasilitator akan melanjutkan pekerjaan melalui kunjungan langsung ke calon lokasi KNMP. Dalam kegiatan tersebut, mereka akan memeriksa kondisi fisik kawasan, mewawancarai masyarakat, serta mengumpulkan dokumen dan bukti foto.
Tim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melengkapi dokumen pendukung. Pada saat yang sama, mereka akan memperkuat kesiapan kelembagaan pengelola, termasuk koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes).
Hasil pemeriksaan lapangan kemudian menjadi bahan penyusunan rekomendasi mengenai kesiapan setiap calon lokasi. Jika tim menemukan kendala, mereka perlu mengidentifikasi persoalan tersebut dan merumuskan langkah penyelesaian bersama pemerintah daerah.
Melalui pembekalan ini, KKP berupaya memperkuat perencanaan KNMP 2027. Pada akhirnya, ketepatan data, kepastian lahan, kesiapan infrastruktur, dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting bagi keberhasilan program.
