Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menggelar rapat koordinasi bersama unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini mengangkat penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mempercepat sejumlah agenda pemerintahan. Kedua pihak turut menyoroti langkah-langkah pembangunan daerah ke depan.
Peserta rapat menyoroti percepatan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Mereka juga mempersiapkan penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027 sebagai agenda lanjutan. Kedua agenda ini mendominasi diskusi antara eksekutif dan legislatif.
Wagub Fadhlullah, yang biasa disapa Dek Fadh, menegaskan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi tersebut memastikan proses penganggaran berjalan tepat waktu dan efektif.
“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fadhlullah, Wakil Gubernur Aceh.
Bahas Stabilitas Sosial dan Dinamika Masyarakat
Peserta rapat tidak hanya menyoroti penganggaran dan regulasi daerah. Mereka turut mendiskusikan upaya menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Diskusi ini juga mencakup penguatan koordinasi dalam merespons berbagai dinamika sosial belakangan ini.
Pembahasan stabilitas sosial ini mengisi bagian penting dari agenda strategis daerah. Pemerintah Aceh dan DPRA sepakat memperkuat langkah antisipatif terhadap potensi persoalan sosial. Kedua pihak berupaya menjaga kondusivitas Aceh secara berkelanjutan.
Baca Juga: Dek Fadh Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Pemerintahan Aceh
Pejabat Daerah Turut Hadir
Ketua DPRA Zulfadli, yang akrab disapa Abang Samalanga, memimpin kehadiran unsur legislatif dalam rapat tersebut. Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad turut mendampingi jalannya pertemuan. Sejumlah ketua fraksi serta anggota DPRA lainnya melengkapi barisan wakil rakyat.
Dari pihak eksekutif, Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik mewakili unsur Pemerintah Aceh. Kepala BPKA Diwarsyah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat turut mendampingi jalannya rapat. Perwakilan Bappeda Aceh serta sejumlah unsur terkait lainnya melengkapi kehadiran dari sisi pemerintah.
Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab bersama menjalankan pemerintahan secara efektif. Ia meyakini setiap program pembangunan dapat berjalan baik ke depan.
“Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat direalisasikan dengan baik,” kata Fadhlullah, Wakil Gubernur Aceh.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses bersama ini harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Pertemuan ini menandai langkah awal penguatan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Kedua pihak berkomitmen melanjutkan koordinasi serupa di agenda-agenda strategis berikutnya.
