Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mencatat perkembangan positif dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen. Kini, pemerintah mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur di daerah terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, menyampaikan perkembangan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Pertemuan itu menghadirkan perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak.
“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata M. Nasir Syamaun.
Pemerintah Aceh Percepat Pembangunan Huntap
Nasir menjelaskan pembangunan Huntara hampir selesai. Pemerintah Aceh telah membangun 20.715 unit dari target 20.797 unit. Capaian tersebut telah mencapai sekitar 99 persen.
“Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung,” ujar Nasir.
Pemerintah Aceh kini memprioritaskan pembangunan Huntap. Hingga saat ini, pembangunan Huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
“Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” kata Nasir.
Pemulihan Infrastruktur Tunjukkan Kemajuan
Nasir menjelaskan proses pemulihan infrastruktur terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah bersama instansi terkait telah memulihkan 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional agar kembali berfungsi secara darurat.
Selain itu, pemerintah juga mengaktifkan kembali 1.543 ruas jalan daerah dari total 1.638 ruas. Langkah tersebut memudahkan masyarakat kembali mengakses berbagai wilayah terdampak.
Terkait pembiayaan, Nasir menyebut realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar. Nilai tersebut setara 17,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp824,82 miliar.
Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk 766 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga kini, sebanyak 353 paket atau 46,1 persen telah memasuki tahap pekerjaan fisik.
“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen,” jelas Nasir.
Aceh Ajukan Tiga Usulan Strategis
Pemerintah Aceh juga mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, Nasir meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran bagi kementerian dan lembaga terkait.
“Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan,” ujarnya.
Selain memperkuat anggaran, Pemerintah Aceh juga mendorong percepatan pemulihan konektivitas antardaerah. Pemerintah mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten dan kota terdampak.
Wilayah tersebut meliputi Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Menurut Nasir, ruas jalan tersebut berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” katanya.
Nasir berharap pemerintah pusat memasukkan usulan tersebut ke dalam program prioritas nasional. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Nasir juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian dan lembaga. Langkah itu akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nasir.
