Scroll untuk baca artikel
Banda AcehNews

BBPOM Aceh dan BPS Aceh Perkuat Sinergi Dukung Sensus Ekonomi 2026

37
×

BBPOM Aceh dan BPS Aceh Perkuat Sinergi Dukung Sensus Ekonomi 2026

Sebarkan artikel ini
Kepala BBPOM Aceh Riyanto menerima kunjungan Kepala BPS Aceh Agus Andria untuk membahas Sensus Ekonomi 2026 dan predikat WBBM.

Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut mengemuka saat Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, bersama jajaran mengunjungi Kantor BBPOM Aceh, Kamis (23/7/2026).

Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menyambut langsung rombongan BPS Aceh bersama jajaran. Rombongan itu terdiri atas Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Kepala BPS Kota Subulussalam, Koordinator Sensus Ekonomi BPS Provinsi Aceh, serta enam anggota tim BPS Provinsi Aceh.

 PT Midaya Network Group Distributor Air Minum Kemasan Resmi

Kolaborasi Dukung Sensus Ekonomi 2026

Dalam pertemuan tersebut, BBPOM Aceh dan BPS Aceh membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Program nasional itu bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Sensus tersebut akan memotret struktur, karakteristik, dan potensi perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih tepat sasaran.

Riyanto menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya, data yang akurat dan pelayanan publik yang berkualitas saling melengkapi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Data yang akurat merupakan fondasi dalam pengambilan kebijakan yang efektif. Begitu pula dengan pelayanan publik yang berkualitas, keduanya saling melengkapi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Kami menyambut baik sinergi ini dan siap berbagi pengalaman dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Riyanto.

BBPOM Aceh Berbagi Pengalaman Meraih WBBM

Dalam kesempatan itu, BPS Provinsi Aceh meminta pendampingan kepada BBPOM Aceh untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah tersebut menunjukkan komitmen BPS Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat budaya integritas, dan membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, mengatakan keberhasilan BBPOM Aceh meraih predikat WBBM menjadi inspirasi bagi instansinya. Karena itu, BPS Aceh ingin mempelajari strategi dan pengalaman BBPOM Aceh dalam membangun budaya kerja yang profesional serta berintegritas.

“BBPOM Aceh telah membuktikan bahwa pembangunan Zona Integritas dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat, inovasi pelayanan, dan keterlibatan seluruh pegawai. Kami berharap dapat belajar dari pengalaman tersebut sehingga upaya pembangunan Zona Integritas di BPS Aceh berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Agus.

Bahas Strategi Penguatan Zona Integritas

Kedua instansi melanjutkan diskusi dengan membahas strategi memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Mereka mengulas penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, BBPOM Aceh memaparkan berbagai praktik terbaik yang berhasil mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Pengalaman tersebut sekaligus memberi gambaran kepada BPS Aceh untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Pada akhir pertemuan, BBPOM Aceh dan BPS Aceh menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi. Dengan demikian, kedua instansi dapat menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus menghasilkan data statistik yang berkualitas untuk mendukung pembangunan.

Kedua instansi juga berkomitmen memperkuat pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Pada akhirnya, sinergi tersebut akan memperkuat birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat.