Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah pusat merancang pembentukan Desk Koordinasi Aceh di Kemenko Polkam. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendukung langkah tersebut pada Rabu (19/8/2026). Ia menilai desk tersebut dapat memperkuat koordinasi pembangunan Aceh. Fadhlullah juga mendorong fokus khusus pada penguatan ekonomi Aceh.
Fadhlullah menyampaikan dukungan itu dalam rapat perdana pembentukan Desk Koordinasi Aceh. Kemenko Polkam menggelar rapat tersebut secara hybrid.
Desk Koordinasi Perkuat Sinergi
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri Sumule Tumbo turut mengikuti rapat.
Fadhlullah menyebut pembentukan desk tersebut berasal dari instruksi Menko Polkam. Pemerintah Aceh kemudian ikut terlibat dalam proses penyusunan konsepnya.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh,” kata Fadhlullah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan Aceh.
Desk tersebut akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah Aceh juga akan terlibat dalam mekanisme koordinasi tersebut.
Tangani Isu Strategis Aceh
Fadhlullah berharap desk mampu memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemerintah juga dapat menggunakan forum tersebut untuk mendeteksi berbagai persoalan lebih awal.
Desk Koordinasi Aceh akan mendukung pencegahan dan penanganan isu strategis. Forum tersebut juga akan menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi.
Fadhlullah menyebut stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu perhatian. Tata kelola pemerintahan juga masuk dalam ruang lingkup koordinasi.
Forum tersebut juga akan membahas pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh. Pelayanan dasar serta pembangunan masyarakat turut menjadi bagian pembahasan.
Puluhan Instansi Masuk Dalam Koordinasi
Sejumlah kementerian dan lembaga menyatakan dukungan terhadap pembentukan desk. Mereka juga sepakat menyempurnakan konsep, struktur, keanggotaan, serta pembagian tugas.
Pemerintah juga perlu menyusun mekanisme kerja yang jelas. Langkah tersebut bertujuan mencegah tumpang tindih dengan kewenangan yang sudah berjalan.
Kemenko Polkam, Kemendagri, Bappenas, Kemhan, dan Kemenkeu masuk dalam koordinasi. Kementerian PU, Kemenhub, Kemensos, BNPB, Kemnaker, dan Komdigi juga terlibat.
Unsur TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, dan BSSN turut masuk dalam struktur koordinasi. Pemerintah Aceh serta unsur kewilayahan juga akan berpartisipasi.
Wagub Dorong Pokja Ekonomi Aceh
Fadhlullah menilai dukungan lintas kementerian dapat memberi dampak bagi Aceh. Ia menyoroti ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan.
“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Fadhlullah kemudian mengusulkan pembentukan kelompok kerja khusus ekonomi Aceh. Pokja tersebut dapat fokus menangani persoalan ekonomi secara lebih terarah.
Menurutnya, Pokja ekonomi perlu membantu Aceh menghadapi kemiskinan dan pengangguran. Kelompok tersebut juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fadhlullah berharap Desk Koordinasi Aceh segera terbentuk. Pemerintah Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan forum tersebut.
“Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterima kasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” katanya.
