Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri pengukuhan Forum KKA periode 2025–2030. Acara berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengukuhkan jajaran pengurus forum tersebut. Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menyampaikan tiga isu Aceh kepada pemerintah pusat.
Ketiga isu tersebut mencakup Blang Padang, dana Otsus, dan bendera Aceh. Karena itu, Fadhlullah meminta Kemendagri membantu mencari solusi sesuai kewenangan.
Forum KKA Perkuat Kolaborasi Daerah
Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh menjadi wadah komunikasi antardaerah. Melalui forum ini, pemerintah kabupaten dan kota dapat memperkuat koordinasi pembangunan.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi Koordinator Forum KKA. Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar menjabat Wakil Koordinator I.
Kemudian, Bupati Bireuen Mukhlis menjadi Wakil Koordinator II. Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan menjabat Wakil Koordinator III.
Para pengurus berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Mereka akan memperkuat komunikasi serta mencari solusi atas persoalan lintas daerah.
Tiga Isu Aceh Disampaikan kepada Wamendagri
Fadhlullah menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus Forum KKA. Ia berharap forum tersebut mampu menyatukan langkah pembangunan antara daerah dan Pemerintah Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Wagub menyampaikan tiga persoalan kepada Bima Arya. Pemerintah pusat diharapkan memberi perhatian terhadap ketiga isu tersebut.
Pertama, Fadhlullah menyoroti persoalan tanah Blang Padang. Ia mengaitkan persoalan itu dengan sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Berikutnya, Wagub meminta perhatian terhadap keberlanjutan dana Otonomi Khusus Aceh. Ia juga menyampaikan persoalan bendera Aceh kepada Wamendagri.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” kata Fadhlullah.
Kemendagri Siap Perjuangkan Aspirasi Aceh
Bima Arya menyatakan Kemendagri akan terus membantu daerah sesuai kewenangannya. Ia juga berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pemimpin Aceh.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah tanah Blang Padang. Menurut Bima Arya, pemerintah akan bekerja maksimal dalam menangani persoalan yang masuk kewenangan Kemendagri.
Selain persoalan pemerintahan, Bima Arya mengapresiasi ketangguhan masyarakat Aceh. Ia menilai Aceh mampu menghadapi berbagai bencana dalam beberapa waktu terakhir.
Bencana hidrometeorologi juga menguji ketangguhan masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi antarpemerintah menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan.
Kekompakan Jadi Fondasi Forum KKA
Bima Arya menilai Forum KKA memiliki posisi strategis bagi Aceh. Forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antarpemerintah kabupaten dan kota.
Melalui komunikasi yang intensif, daerah dapat menyatukan langkah pembangunan. Forum ini juga dapat menjadi ruang untuk mencari solusi bersama.
Namun, Bima Arya mengingatkan pengurus agar menjaga kekompakan internal. Menurutnya, kesatuan forum menjadi fondasi penting dalam menjalankan program.
Dengan kekompakan tersebut, Forum KKA dapat menjadi jembatan komunikasi. Jembatan itu menghubungkan pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Aceh, serta pemerintah pusat.
Pada akhirnya, koordinasi yang kuat dapat mendukung pembangunan Aceh secara lebih terarah. Forum KKA juga diharapkan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
