Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Kamis (27/8/2026). Wagub yang akrab disapa Dek Fadh ini menyampaikan jawaban Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Wakil Ketua DPRA Ali Basrah memimpin rapat tersebut bersama Ketua DPRA Zulfadhli.
Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah turut menghadiri rapat ini. Unsur Forkopimda Aceh serta anggota DPRA lainnya juga mengikuti jalannya rapat paripurna. Para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Aceh melengkapi kehadiran tamu undangan.
Dek Fadh menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRA atas pendapat serta masukan yang mereka berikan. Menurutnya, masukan tersebut turut mengarahkan proses pembangunan Aceh sekaligus memperkuat kemitraan Pemerintah Aceh dengan DPRA.
“Pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjadi dasar keberhasilan pembangunan Aceh,” ujar Fadhlullah, Wakil Gubernur Aceh.
Realisasi Pendapatan dan Belanja APBA 2025
Dek Fadh menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh mengukur kinerja keuangan melalui sejumlah rasio, mulai dari rasio kemandirian hingga rasio pertumbuhan. Analisis ini menjadi bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp10,70 triliun atau 100,08 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target Rp11,16 triliun. Pemerintah Aceh juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp530,39 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan turut mencapai Rp59,28 miliar atau 102,21 persen dari target Rp58 miliar.
Dari keseluruhan realisasi tersebut, Pemerintah Aceh mencatat SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp518,46 miliar. Angka ini menurun Rp11,80 miliar dibandingkan SiLPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp530,26 miliar.
Baca Juga: Wagub Dek Fadh Hadiri Pelantikan Pengurus PIRA 2026-2029
Pendapatan Asli Aceh Lampaui Target
Pemerintah Aceh mencatat realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) 2025 sebesar Rp2,71 triliun atau 100,22 persen dari target. Capaian ini bersumber dari pajak, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan asli Aceh lainnya. Dek Fadh menjelaskan pula sejumlah strategi peningkatan pajak, termasuk memperluas basis penerimaan dan memperkuat proses pemungutan.
Pemerintah Aceh turut meningkatkan pengawasan serta efisiensi administrasi guna mendongkrak penerimaan pajak. Selain itu, Pemerintah Aceh memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah dan menggenjot penerimaan dari pemanfaatan aset serta zakat, infak, dan sedekah.
Realisasi retribusi Aceh pada 2025 mencapai Rp684,77 miliar atau 96,67 persen dari target. Implementasi layanan non-digital retribusi serta penambahan objek retribusi baru turut mendorong capaian ini. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah bahkan mencapai Rp258,73 miliar atau 144,92 persen dari target, sementara dana transfer dari Pemerintah Pusat mencapai 100,01 persen.
Tantangan Belanja dan Pengelolaan Aset
Dek Fadh menjelaskan bahwa selisih target dan realisasi belanja 2025 muncul karena beberapa faktor. Sisa pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan fisik yang tidak terealisasi akibat bencana banjir menjadi penyebab utama. Ketiadaan regulasi pembiayaan Baitul Mal Aceh dan keterbatasan pagu belanja turut memengaruhi capaian tersebut.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya meningkatkan tertib administrasi dan pengamanan aset daerah ke depan. Selain itu, Pemerintah Aceh akan menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI terkait barang persediaan secara menyeluruh.
Dek Fadh menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa pendapat dan saran anggota DPRA mencerminkan keseriusan mengemban amanah rakyat. Pemerintah Aceh memandang seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menjaga arah pemerintahan yang benar. Ia mengakui Pemerintah Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana hidrometeorologi, namun tetap berupaya optimal memenuhi harapan masyarakat Aceh.
