Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Universitas Syiah Kuala (USK) mengkaji pemanfaatan sedimen bencana. Tim peneliti USK mengolah pasir dan lumpur menjadi bata ringan Aceh Brick. Inovasi ini mendukung pemulihan serta pembangunan infrastruktur pascabencana.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut positif riset tersebut. Pemerintah Aceh juga mendorong agar penelitian itu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Kamis (13/8/2026).
Mualem menilai inovasi tersebut mampu mengubah material bencana menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatannya juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah Aceh Fasilitasi Pengembangan Aceh Brick
Sekda Aceh M. Nasir Syamaun kemudian menggerakkan jajaran pemerintah untuk memfasilitasi riset USK. Pemerintah Aceh menggelar rapat khusus terkait pengembangan Aceh Brick pada Selasa (11/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Potda II Kantor Gubernur Aceh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, memimpin pembahasan tersebut.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana,” kata Robby.
Menurut Robby, inovasi itu mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah juga ingin memastikan pemanfaatannya memenuhi persyaratan teknis.
Tim Riset USK menghadirkan Prof. Dr. Ir. Abdullah dalam rapat tersebut. Guru Besar USK itu memiliki keahlian dalam teknologi beton ringan.
Abdullah menjelaskan keunggulan bata ringan terletak pada bobotnya. Material tersebut lebih mudah diangkut menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Bisa Mendukung Infrastruktur dan Ekonomi Warga
Menurut Abdullah, Aceh Brick berpotensi mendukung pembangunan jaringan irigasi. Material tersebut juga dapat digunakan untuk infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem,” kata Abdullah.
Penggunaan sedimen bencana dapat mengurangi kebutuhan tanah liat dari alam. Dengan begitu, inovasi tersebut berpotensi mengurangi tekanan terhadap sumber material konvensional.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh, Indra Suhada, turut menyambut usulan tersebut. Ia menilai Aceh Brick berpeluang menjadi material alternatif untuk pembangunan.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” kata Indra.
Balai Jakon juga menyiapkan dukungan melalui pembinaan dan kegiatan percontohan. Lembaga tersebut akan membantu pelatihan kelompok masyarakat dalam produksi bata ringan.
Uji Mutu Jadi Syarat Sebelum Digunakan
Pemerintah Aceh tetap menekankan pentingnya pengujian sebelum menggunakan Aceh Brick secara luas. Setiap lokasi bencana memiliki karakteristik sedimen yang berbeda.
“Kita perlu melakukan penilaian untuk memastikan material memenuhi persyaratan teknis,” kata Robby.
USK dan Balai Jakon akan menilai peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi. Mereka juga akan mengkaji transfer pengetahuan dan teknologi pengolahan bata ringan.
Tahap berikutnya mencakup penilaian teknis dan penyiapan model produksi. Pemerintah juga menyiapkan lokasi percontohan serta program pembinaan masyarakat terdampak.
Pengembangan Aceh Brick akan masuk dalam kajian program rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028. Pemerintah berharap material tersebut dapat mendukung kebutuhan pembangunan pascabencana.
Pemerintah Aceh juga melihat peluang ekonomi dari pengolahan sedimen tersebut. Masyarakat terdampak dapat memperoleh pekerjaan dan sumber pendapatan baru.
“Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan,” kata Robby.
Sebelum pemakaian luas, Aceh Brick harus melewati uji mutu dan pengujian lapangan. Produk tersebut juga harus memenuhi standar teknis dan membuktikan kinerjanya.
