Pewarta Aceh | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, akrab disapa Dek Fadh, mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal. Ia menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh hadir dalam kegiatan tersebut.
Dek Fadh menegaskan kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama meningkatkan penghimpunan dana umat di Aceh. “Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” kata Fadhlullah, Wakil Gubernur Aceh.
Baitul Mal Lahir dari Amanat Perdamaian Aceh
Dek Fadh mengingatkan bahwa Baitul Mal lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki. Oleh karena itu, lembaga ini perlu menunjukkan tata kelola yang baik dan profesional kepada publik.
Ia mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf untuk masyarakat Aceh. Sampai sekarang, nazir wakaf tersebut menjaga ikrar wakaf secara teguh.
“Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut,” ujar Fadhlullah.
Usulan Zakat Jadi Pengurang Pajak
Selain itu, Pemerintah Aceh turut mengusulkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Melalui usulan ini, Wagub berharap lebih banyak perusahaan di Aceh mau menunaikan zakat lewat Baitul Mal.
“Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat,” kata Fadhlullah.
Baitul Mal Perkuat Sinergi Antardaerah
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota. Ia mengakui seluruh Baitul Mal di Aceh menghadapi tantangan yang relatif sama.
Menurutnya, dukungan para pemangku kebijakan daerah masih belum optimal hingga saat ini. “Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal,” ujar Muhammad Yunus, Ketua Baitul Mal Aceh.
Zakat Profesi ASN Masih Jadi Andalan
Muhammad Yunus juga mengungkapkan bahwa zakat profesi dari pemotongan gaji ASN masih mendominasi sumber pendapatan Baitul Mal. Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ini.
“Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pada akhirnya, Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antar-Baitul Mal se-Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat di Aceh akan terus tumbuh.
