Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat 766 paket Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Anggaran program ini mencapai Rp824,90 miliar. Dana itu mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan perkembangan tersebut pada Minggu, 19 Juli 2026.
Langkah percepatan mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ memuat arahan tersebut. Aturan itu mengatur penyesuaian transfer daerah melalui APBD 2026. Dengan demikian, Aceh dapat mempercepat pemulihan setelah bencana.
Empat belas Satuan Kerja Perangkat Aceh mengelola seluruh paket kegiatan. Hingga 16 Juli 2026, SKPA memulai pekerjaan fisik pada 346 paket. Capaian itu setara 45,2 persen dari total paket. Nilai pekerjaan tersebut mencapai Rp337,29 miliar atau 40,9 persen anggaran.
Proses pengadaan barang dan jasa juga terus bergerak. Sebanyak 447 paket telah melewati tahap pemilihan penyedia. Nilainya mencapai Rp570,92 miliar atau 69,2 persen anggaran. Karena itu, pekerjaan fisik dapat bergerak lebih cepat.
Pada tahap berikutnya, 379 paket sudah memiliki kontrak. Total nilai kontrak itu mencapai Rp546,25 miliar. Pemerintah mencatat realisasi keuangan Rp98,79 miliar. Angka tersebut setara 11,98 persen dari pagu Tambahan TKD.
Pengadaan Dipercepat untuk Pemulihan
Dokumen penganggaran terus bergerak di berbagai sektor. Bersamaan dengan itu, SKPA melanjutkan proses pengadaan. Setiap pelaksana wajib menjaga jadwal pekerjaan. Tujuannya, percepatan anggaran segera memberi manfaat bagi warga.
Kabupaten dan kota mencatat realisasi Tambahan TKD Rp27,32 miliar. Capaian itu mencapai 2,4 persen dari alokasi daerah. Untuk pendidikan, pemerintah menyalurkan Rp2,95 miliar. Infrastruktur menerima alokasi realisasi Rp6,94 miliar.
Pertanian menyerap Rp1,91 miliar dari Tambahan TKD. Di sisi lain, urusan lainnya menyerap Rp15,53 miliar. Angka realisasi itu diproyeksikan terus naik. Hal tersebut bergantung pada kemajuan pengadaan dan kontrak pekerjaan.
Realisasi tingkat provinsi kini mencapai 3,1 persen. Adapun kabupaten dan kota mencatat capaian 2,4 persen. Meski angka itu masih bertahap, SKPA terus menggenjot pekerjaan. Pemerintah Aceh juga memantau perkembangan setiap paket.
M. Nasir menegaskan pengawasan terus berlangsung. “Pemerintah Aceh terus melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana,” kata M. Nasir, Sekda Aceh. Tim pengawas memastikan SKPA mengejar target waktu. Selain itu, mereka menjaga mutu dan sasaran kegiatan.
Infrastruktur dan Layanan Publik Menjadi Prioritas
Tambahan TKD 2026 berfokus pada pemulihan wilayah yang mengalami bencana. Program ini juga meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan merasakan manfaat anggaran secara langsung. Setiap SKPA tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Target penyelesaian seluruh paket menjadi perhatian utama. Jika pelaksanaan berjalan lancar, program ini dapat menggerakkan ekonomi daerah. Pada akhirnya, kegiatan tersebut akan memperkuat kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh akan terus mengevaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan.
