Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mendorong penerapan Sistem Resi Gudang atau SRG bagi petani nilam. Pemerintah juga menyiapkan langkah hilirisasi minyak nilam melalui industri refinery. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan arah kebijakan itu di Banda Aceh, Kamis, 23 Juli 2026. Langkah tersebut menjawab persoalan harga dan pasar yang dihadapi pelaku nilam.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Muzakir Manaf, Gubernur Aceh. Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyampaikan pernyataan tersebut kepada media. Pemerintah ingin membangun ekosistem hulu minyak nilam yang lebih stabil. Selain itu, pemerintah ingin memperkuat nilai tambah komoditas tersebut.
Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam merumuskan usulan penerapan SRG. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Rabu, 22 Juli 2026. Sekda Aceh M. Nasir Syamaun sebelumnya mendapat arahan untuk mencari solusi. Arahan itu menyoroti masalah yang dialami petani dan pelaku usaha nilam.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza memimpin rapat tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma turut mengikuti pembahasan. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini juga hadir dalam rapat. Pertemuan itu melibatkan unsur pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha.
Kepala UPTD BPDSBTPHP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Habiburrahman ikut dalam diskusi. Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana turut menyampaikan pandangan. Para peserta membahas kondisi produksi hingga pemasaran minyak nilam. Dengan demikian, rapat menghimpun masukan dari rantai usaha yang berbeda.
Permintaan Global Tinggi, Petani Hadapi Kendala
Nurlis menyebut rapat menemukan dua kondisi yang saling bertolak belakang. Permintaan minyak nilam dunia terus tinggi. Namun, petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi itu mendorong Pemerintah Aceh mempercepat pembenahan tata kelola.
“Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan,” kata Nurlis Effendi, Juru Bicara Pemerintah Aceh. Data rapat mencatat permintaan dunia mencapai sekitar 2.500 ton setiap tahun. Produksi global saat ini berada di kisaran 1.600 ton per tahun. Selisih tersebut membuka peluang bagi peningkatan produksi nilam.
Indonesia memasok sekitar 90 persen minyak nilam dunia. Aceh menyumbang sekitar 30 persen dari produksi nasional tersebut. Pasar mengenal minyak nilam Aceh karena kandungan Patchouli Alcohol atau PA yang tinggi. Industri parfum, kosmetik, farmasi, dan aromaterapi memakai minyak nilam sebagai bahan penting.
Kualitas minyak nilam Aceh juga menjadikannya bahan pencampur bagi produk dari negara lain. Meski demikian, sektor hulu masih menghadapi fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar. Petani juga menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Di sisi lain, pelaku usaha belum memiliki standar budidaya yang seragam.
Robby menjelaskan pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah memengaruhi keseragaman bahan baku. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi mutu produk. Karena itu, Aceh perlu memperkuat pengawasan sejak tahap budidaya. Pemerintah juga perlu membangun sistem pembinaan yang lebih terpadu.
SRG dan Refinery Menjadi Rekomendasi Utama
Rapat merekomendasikan SRG untuk membantu petani menghadapi gejolak harga. Sistem ini dapat memberi pilihan penyimpanan komoditas saat harga belum menguntungkan. Petani tidak harus segera menjual hasil produksi kepada spekulan. Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG nilam kepada Kementerian Perdagangan.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh,” kata Teuku Robby Irza, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh. Ia menilai pemerintah perlu mengambil peran dalam realisasi sistem tersebut. Selain SRG, Aceh perlu meningkatkan pembinaan bagi petani. Pemerintah juga mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh.
Pasar global menuntut empat unsur dari industri nilam Aceh. Industri perlu menjaga mutu dan kesinambungan pasokan. Pelaku usaha juga perlu menerapkan perdagangan yang adil. Selanjutnya, sektor nilam perlu membangun sistem ketertelusuran digital.
“Jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital,” kata Teuku Robby Irza, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh. Empat syarat itu menjadi dasar bagi Aceh untuk memperluas pasar. Karena itu, pemerintah menilai pembangunan industri refinery penting. Saat ini, pengembangan industri nilam Aceh masih berada pada tahap perencanaan refinery.
Pemerintah Aceh juga akan memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat. Tim kerja lintas sektor akan memperkuat pembinaan, pengawasan, industri, serta pemasaran. Pada akhirnya, pemerintah menargetkan ekosistem nilam yang modern dan berorientasi ekspor.
Robby berharap penguatan tata kelola dapat memberi nilai tambah bagi petani. Hilirisasi, SRG, refinery, dan pembinaan petani menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah Aceh juga menargetkan peningkatan daya saing minyak nilam di pasar global. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat minyak nilam berkualitas.
