Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendorong penguatan Satu Data Aceh. Ia meminta seluruh jajaran memperbarui dan mengintegrasikan data secara berkala. Pemerintah juga perlu memastikan data mudah diakses saat dibutuhkan. Langkah itu mendukung pelayanan publik dan pembangunan berbasis digital.
Mualem menyampaikan arahan tersebut melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi. Ia menyampaikan pesan itu di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Nurlis Effendi.
Mualem Minta Pengembangan Satu Data Aceh Berlanjut
Mualem menempatkan Satu Data Aceh sebagai bagian penting pembangunan daerah. Program tersebut masuk dalam Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030.
Program itu juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Aturan tersebut mengatur kebijakan Satu Data Indonesia. Pemerintah Aceh kemudian menurunkannya melalui Pergub Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Karena itu, Mualem meminta Sekda Aceh M Nasir Syamaun terus memantau perkembangan program tersebut. Ia juga mendorong jajaran pemerintah memperkuat koordinasi pengelolaan data.
Forum Satu Data Aceh kembali membahas arahan tersebut pada Selasa (11 Agustus 2026). Pemerintah Aceh menggelar forum itu di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar.
Forum Satu Data Bahas Kualitas Data
Bappeda Aceh menggelar forum tersebut bersama Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA). Forum itu membahas tata kelola serta kualitas data untuk kebutuhan pembangunan.
“Tujuannya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.
Forum tersebut melibatkan 31 SKPA dari kelompok pemerintahan dan pembangunan manusia. Sebanyak 14 SKPA juga mengikuti kelompok ekonomi dan sumber daya alam.
Kemudian, 10 SKPA mengikuti kelompok infrastruktur dan kewilayahan. Sekretariat Satu Data Aceh serta perwakilan seluruh kabupaten dan kota juga hadir.
Pemerintah Aceh Hadapi Tantangan Sinkronisasi
Nasir menilai pemerintah membutuhkan data yang akurat dan mutakhir. Data juga harus terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pemerintah kini menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Tantangannya bukan hanya menyediakan data, tetapi juga menjaga keseragaman dan ketepatannya.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Nasir.
Nasir juga menemukan persoalan sinkronisasi dalam sejumlah program pemerintah pusat. Data kementerian dan lembaga terkadang belum sepenuhnya selaras dengan data Pemerintah Aceh.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi perencanaan dan penganggaran. Data juga menentukan proses pengambilan keputusan serta evaluasi program.
“Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi publik,” katanya.
Satu Data Aceh Perlu Bangun Ekosistem
Nasir meminta pemerintah mengubah cara pandang terhadap pengelolaan data. Pemerintah tidak cukup hanya membangun aplikasi baru.
“Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.
Pemerintah perlu menetapkan pemilik setiap data dengan jelas. Setiap instansi juga harus memahami tugas produksi dan pembaruan data.
Standar, definisi, jadwal pembaruan, dan akses data juga membutuhkan kejelasan. Setiap pihak harus bertanggung jawab terhadap kualitas data yang mereka kelola.
Nasir meminta Forum Satu Data Aceh menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan menyatukan standar data.
“Kita perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” kata Nasir.
Mualem juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengejar jumlah data semata. Ia ingin pemerintah memiliki satu rujukan yang jelas dan dapat dipercaya.
“Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan,” kata Mualem.
Menurut Mualem, pemerintah juga harus menghubungkan data dari berbagai aplikasi. Dengan begitu, pemerintah dapat menggunakan satu rujukan yang akurat untuk mengambil keputusan.
