Pemerintah Aceh Susun Revisi PoD Blok Andaman, Libatkan SKK Migas
PewartaAceh | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf memerintahkan jajarannya menyiapkan revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Tim pemerintah akan membahas skema revisi itu bersama SKK Migas pada Selasa, 23 Juni 2026, di Banda Aceh. Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun membenarkan arahan tersebut pada Minggu (21/06/2026).
“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir Syamaun, Sekretaris Daerah Aceh.
Nasir menjelaskan bahwa pembahasan revisi PoD bakal melibatkan berbagai pihak. Langkah ini bertujuan menghadirkan representasi masyarakat Aceh dalam proses tersebut. Gubernur Mualem menekankan pentingnya keterlibatan banyak unsur sebelum mengambil keputusan final.
Tindak Lanjut Pertemuan di Jakarta
Pembahasan kali ini melanjutkan pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Keduanya bertemu di kantor SKK Migas, Jakarta, pada Rabu malam, 10 Juni 2026. Nasir mengaku turut mendampingi gubernur dalam pertemuan itu.
“Kesepakatan waktu itu, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman,” ujarnya. Pihak SKK Migas bahkan menyatakan kesediaan mengakomodasi usulan revisi dari Pemerintah Aceh.
Nasir menegaskan Gubernur Mualem tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman. Pemerintah Aceh juga tetap mendukung Mubadala Energy sebagai investor proyek tersebut.
“Pemerintah Aceh mendukung iklim investasi yang positif,” katanya. Pihaknya terus mendorong masuknya penanaman modal ke wilayah Aceh.
Dorongan Hilirisasi Sejalan dengan Program Nasional
Gubernur Mualem meyakini penanaman modal mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh. Investasi tersebut diharapkan menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah itu. Visi ini tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Aceh, turunan langsung dari program Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah.
Tim penyusun menyesuaikan revisi PoD proyek Tengkulo South Andaman dengan arah pembangunan Aceh, yakni hilirisasi. Program hilirisasi Aceh ini sejalan dengan program nasional pemerintah pusat. “Program Gubernur Mualem itu linier dengan program Presiden Prabowo,” kata Nasir.
Gubernur Mualem menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat melalui onshore pipelining. Fasilitas Onshore Processing memproses gas itu nantinya dengan memanfaatkan KEK Arun, Lhokseumawe.
Multiplier Effect bagi Ekonomi Aceh
Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman memberi dampak multiplier effect bagi perekonomian Aceh. Ia berharap sektor-sektor industri tumbuh dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Fasilitas darat dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal jauh lebih besar dibanding opsi sebelumnya.
“Fasilitas terapung sangat terisolasi di lepas pantai,” kata Nasir membandingkan dengan skema lama. Alasan inilah yang mendorong Gubernur Mualem meminta revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
PoD yang ditetapkan pada Maret 2026 itu mengatur pemrosesan gas dan kondensat di kapal FPSO, South Andaman. Hasilnya kemudian mengalir ke fasilitas penerima darat di KEK Arun melalui jalur pipa gas lepas pantai.
