Pewarta Aceh | Banda Aceh – Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran bahan bakar minyak untuk Aceh. Penambahan ini menyusul langkah cepat Pemerintah Aceh mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU. Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyampaikan hal itu di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026). Ia mengutip laporan terbaru Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Gubernur Mualem meminta laporan perkembangan setiap saat. Ia ingin persoalan antrean BBM segera tuntas. “Gubernur Mualem meminta laporan setiap saat,” kata Nurlis. “Beliau ingin masalah ini segera teratasi, sebab menyusahkan masyarakat.”
Pertamina Patra Niaga menaikkan penyaluran melalui Fuel Terminal. Perusahaan menambah pasokan gasoil hingga 120,4 persen dari kondisi normal. Penyaluran gasoline juga naik menjadi 109 persen dari kondisi biasanya.
Rapat Koordinasi dengan Pertamina
Sales Branch Manager Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh Ferdi Fajrian Adicandra menyampaikan data itu. Ia memaparkannya dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh. Asisten II Setda Aceh Teuku Robby Izra memimpin rapat tersebut di Ruang Rapat Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026).
Pertamina Patra Niaga turut menggelar sidak lapangan. Mereka menggandeng Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum. Tim memantau ketersediaan stok BBM di SPBU. Petugas juga menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan.
Langkah Mengurai Antrean di SPBU
Sejumlah SPBU mulai menempatkan petugas marshalling. Petugas ini mengatur antrean kendaraan. Mereka mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU.
Operator SPBU menyusun jadwal shift baru. Jadwal ini difokuskan pada jam sibuk saat masyarakat berangkat dan pulang kerja. Fuel Terminal di Aceh menambah jam operasional pada hari Minggu. Langkah ini menjaga ketahanan stok BBM di lapangan.
SPBU wajib siaga 24 jam menerima pasokan BBM. Mereka membangun stok sebelum menyalurkannya kepada konsumen keesokan hari. Pengelola SPBU turut berkoordinasi dengan Organda. Koordinasi ini memastikan armada angkutan umum mendapat prioritas pengisian.
Penertiban dan Kebijakan Prioritas
Dinas Perhubungan Aceh mengonsolidasi data kendaraan bermotor terdaftar di Samsat. Langkah ini mengantisipasi kendaraan berpelat nomor tidak terdaftar mengisi BBM subsidi. Pemerintah Aceh turut menyiapkan Surat Gubernur Aceh. Surat ini mengatur prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning.
“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” kata Nurlis. Satgas ini bertugas mengawasi distribusi BBM di seluruh Aceh. Kebijakan ini diharapkan menjaga ketersediaan BBM bagi sektor transportasi dan logistik.
Nurlis menyebut Pemerintah Aceh terus mengevaluasi persoalan BBM secara berkala. Evaluasi melibatkan Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan instansi terkait. “Tujuannya untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” katanya.
Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan. Mereka meminta warga tidak menimbun maupun menyalahgunakan BBM bersubsidi. Imbauan ini bertujuan menjaga distribusi BBM tetap merata bagi seluruh masyarakat Aceh.
