Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengajak masyarakat menjaga perdamaian Aceh. Ia menyampaikan imbauan tersebut menjelang peringatan Hari Damai Aceh XXI pada 15 Agustus 2026.
Mualem mengajak masyarakat merawat perdamaian untuk generasi berikutnya. Ia juga mendorong seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man mengatakan Mualem menyampaikan pesan tersebut melalui video. Menurutnya, video itu mengajak masyarakat menjaga persaudaraan dan perdamaian.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh,” kata Ampon Man, Kamis (14/8/2026).
Menurut Ampon Man, Mualem juga mengajak seluruh pihak membangun Aceh bersama. Pembangunan tersebut harus mengedepankan martabat, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” ujar Ampon Man.
MoU Helsinki Jadi Tonggak Perdamaian Aceh
Ampon Man menjelaskan makna penting peringatan Hari Damai Aceh setiap 15 Agustus. Tanggal tersebut menandai penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani kesepakatan tersebut di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan itu mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun.
Ampon Man menilai kesepakatan tersebut mencerminkan kebesaran jiwa para pemimpin. Mereka memilih jalan damai untuk membangun masa depan Aceh.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh,” kata Ampon Man.
Menurutnya, MoU Helsinki tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik. Kesepakatan tersebut juga membuka ruang bagi Aceh untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bermartabat.
“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat,” ujarnya.
Perjalanan Perdamaian Masih Menghadapi Dinamika
Ampon Man mengakui perjalanan perdamaian Aceh belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Namun, ia melihat sejumlah perkembangan penting setelah kesepakatan Helsinki.
Salah satunya terlihat dari lahirnya sistem politik baru di Aceh. Pemerintah juga memiliki sejumlah instrumen khusus dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Ampon Man menyebut keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu perkembangan tersebut. Ia juga menyoroti keberadaan partai politik lokal dan dana otonomi khusus.
Di sisi lain, dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh terus berlangsung. Persoalan politik lokal juga ikut memengaruhi perjalanan perdamaian.
“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.
Perdamaian Dinilai Perlu Wujud Konkret
Ampon Man menilai masyarakat tidak cukup hanya menggelar seremoni setiap memperingati Hari Damai Aceh. Menurutnya, momentum tersebut harus menghasilkan langkah nyata.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna,” ujarnya.
Ia menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu hal penting. Proses tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut masa depan Aceh.
Ampon Man mengatakan masyarakat Aceh masih menunggu hasil revisi tersebut. Ia berharap pemerintah menghasilkan aturan yang sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh.
“Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.
Karena itu, peringatan Hari Damai Aceh XXI menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan perdamaian. Pemerintah dan masyarakat kini menghadapi tantangan untuk menjaga sekaligus memperkuat hasil perdamaian.
