Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menilai sistem pelayanan di sejumlah SPBU menjadi penyebab utama antrean panjang. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan hal ini di Banda Aceh, Jumat, 31 Juli 2026. “Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina menertibkan sistem pelayanan mulai Agustus 2026. Nurlis menjelaskan perbaikan ini mencakup penambahan operator di setiap dispenser. “Di antaranya dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean,” katanya.
Hasil Evaluasi Tim Pemerintah Aceh
Nurlis menyampaikan kesimpulan ini berdasarkan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, memimpin langsung tim evaluasi tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini turut bergabung dalam tim ini.
Tim Robby menemukan setiap dispenser SPBU memiliki empat nozzle atau selang pompa. Namun, hanya satu hingga dua petugas yang melayani proses pengecekan QR Barcode hingga pembayaran. “Inilah salah satu penyebab antrean,” kata Nurlis. Robby pun menyampaikan protes keras atas temuan ini.
Robby menyampaikan protesnya langsung kepada SAM Retail Pertamina dalam rapat di Kantor Gubernur Aceh, 23 Juli 2026. Perwakilan Hiswana Migas Aceh turut menghadiri rapat tersebut. “Mereka berjanji memperbaiki dan mengoptimalisasi pelayanan di setiap SPBU,” ujar Nurlis.
Tiga Faktor Pemicu Antrean
Robby memaparkan tiga faktor utama pemicu antrean panjang di SPBU Aceh. Faktor pertama berupa kendala pasokan, termasuk keterlambatan distribusi dan keterbatasan armada. Gangguan cuaca turut memperparah kelancaran pasokan BBM ke berbagai daerah.
Faktor kedua berasal dari sisi permintaan yang melonjak drastis akhir-akhir ini. Peningkatan mobilitas masyarakat dan aksi panic buying turut memicu antrean panjang. Kendaraan dari luar daerah dan penyalahgunaan BBM subsidi juga memperburuk kondisi ini, karena selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi mendorong sebagian konsumen mampu ikut mengonsumsi BBM bersubsidi.
Faktor ketiga muncul dari sisi internal SPBU, mulai dari jam operasional hingga keterbatasan dispenser. Pelayanan yang lambat serta distribusi stok yang tidak merata turut memperparah antrean. Meski begitu, PT Pertamina Patraniaga Aceh memastikan stok BBM masih berada dalam batas aman.
Temuan Sidak dan Surat Gubernur
Pemerintah Aceh menggelar sidak pengendalian distribusi BBM di Kota Banda Aceh pada Kamis, 30 Juli 2026. Tim gabungan dari Dinas ESDM, Disperindag, dan Biro Perekonomian Setda Aceh melibatkan personel Polda Aceh dalam sidak ini. Petugas menemukan kendaraan dengan QR Barcode yang tidak sesuai nomor polisi saat memeriksa SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk.
Petugas juga menemukan kejanggalan di SPBU Lambhuk, di mana banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean begitu petugas tiba. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyurati Kepala BPH Migas pada 22 Juli 2026. Surat bernomor 500.10/8664 ini meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh, termasuk untuk mendukung penanganan pemulihan bencana hidrometeorologi.
Delapan Langkah Peningkatan Layanan SPBU
Pemerintah Aceh menyiapkan delapan langkah konkret untuk meningkatkan layanan SPBU ke depan. Petugas akan menambah jam distribusi mobil tangki BBM subsidi, termasuk pada akhir pekan. Tim juga akan menyesuaikan jenis dan bobot mobil tangki untuk wilayah yang belum bisa diakses jalan normal.
SPBU akan menambah petugas layanan di setiap dispenser guna mempercepat proses pengisian. Petugas khusus akan memeriksa QR Code di jalur antrean sebelum kendaraan tiba di pompa. Langkah ini bertujuan mempercepat proses pengisian begitu kendaraan sampai di dispenser.
Pemerintah Aceh juga akan menetapkan Standar Pelayanan Minimal terkait target waktu pengisian BBM. SPBU akan menambah petugas khusus pada jam sibuk, seperti pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00. Selain itu, SPBU akan menyediakan jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan roda dua, serta mengatur jadwal pengisian bagi kendaraan besar seperti truk angkutan barang.
