Pewarta Aceh | ACEH BARAT – BBPOM Aceh ikut memperkuat pelayanan publik melalui MPP Aceh Barat. BBPOM Aceh menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi di Aula MPP, Rabu (19/8/2026). Forum tersebut membahas integrasi layanan agar masyarakat mendapat pelayanan lebih cepat dan mudah. Peserta juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Rapat tersebut menghadirkan Sekda Aceh Barat Kurdi. Sebanyak 21 instansi dan lembaga pelayanan publik mengikuti kegiatan tersebut.
Sekda Dorong Transformasi Digital
Kepala DPMPTSP Aceh Barat Ifan Murdani membuka rapat koordinasi tersebut. Ia mengajak seluruh penyelenggara memperkuat evaluasi layanan di MPP.
Kurdi menilai transformasi digital menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan teknologi memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan layanan manual ke dalam sistem elektronik,” ujar Kurdi.
Menurutnya, teknologi harus membuat layanan lebih mudah dan efektif. Masyarakat juga perlu mendapat layanan yang cepat, transparan, dan nyaman.
Kurdi mendorong integrasi sistem antarlembaga dalam MPP. Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
MPP Evaluasi Capaian Layanan
Kurdi juga meminta instansi mengoptimalkan teknologi informasi. Penyederhanaan proses bisnis perlu berjalan bersama peningkatan kualitas layanan.
Ifan Murdani menilai koordinasi rutin penting bagi keberlangsungan MPP. Evaluasi berkala membantu setiap instansi menemukan kendala dalam pelayanan.
Rapat tersebut membahas capaian pelayanan masing-masing instansi. Peserta juga mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana.
Setiap instansi kemudian membahas langkah tindak lanjut. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
BBPOM Aceh Perkuat Kolaborasi
BBPOM Aceh menjadi salah satu unsur pelayanan publik dalam MPP Aceh Barat. Kehadiran BBPOM Aceh memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengawasan obat dan makanan.
Kolaborasi tersebut juga memperkuat hubungan antarinstansi dalam pelayanan publik. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui layanan yang semakin terintegrasi.
Sebanyak 21 unsur pelayanan publik mengikuti forum tersebut. Unsurnya mencakup kejaksaan, pengadilan, imigrasi, pertanahan, dan perpajakan.
Peserta lainnya berasal dari Samsat, Dinas Kesehatan, Dukcapil, BPKD, dan DPMPTSP. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Baitul Mal, serta sejumlah instansi lain juga hadir.
Pemerintah berharap MPP Aceh Barat terus berkembang sebagai pusat layanan terintegrasi. Layanan tersebut perlu mengutamakan kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.
Pemanfaatan teknologi juga perlu terus diperkuat. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar transformasi pelayanan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
