Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wamendagri Bima Arya meninjau Blang Padang. Mereka meninjau kawasan tersebut di Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) sore. Peninjauan itu membahas kondisi dan status lahan Blang Padang. Pemerintah ingin mencari langkah penyelesaian sesuai aturan hukum.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal turut mengikuti peninjauan tersebut. Ketua DPRA Zulfadhli dan sejumlah anggota DPRA juga hadir.
Pemerintah Bahas Status Lahan Blang Padang
Tim melihat langsung kondisi kawasan Blang Padang. Mereka juga berdialog mengenai berbagai persoalan yang berkembang terkait pengelolaan lahan.
Blang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektare. Hingga kini, lahan tersebut belum memiliki sertifikat.
Status lahan juga berkaitan dengan sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Pengelolaan kawasan tersebut selama ini juga melibatkan TNI AD.
Kondisi tersebut membuat status Blang Padang menjadi perhatian masyarakat Aceh. Pemerintah kemudian terus mendorong komunikasi dengan berbagai pihak.
Cari Solusi Sesuai Ketentuan Hukum
Dalam peninjauan itu, para pihak membahas sejumlah opsi penyelesaian. Mereka mempertimbangkan aspek hukum, sejarah, serta kepentingan masyarakat.
Pemerintah Aceh ingin penyelesaian persoalan berlangsung secara terbuka. Pemerintah juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama.
Wagub Aceh dan Wamendagri melihat langsung kawasan tersebut. Mereka juga berdialog bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Komunikasi juga berlangsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Blang Padang.
Pemerintah Dorong Kepastian Status
Persoalan Blang Padang sebelumnya mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Pemerintah Aceh berharap proses pembahasan menghasilkan titik temu. Pemerintah juga ingin seluruh pihak memperoleh kepastian mengenai status kawasan.
Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah Aceh berkomitmen mengedepankan ketentuan hukum dalam proses tersebut.
Selain aspek hukum, pemerintah juga mempertimbangkan nilai sejarah Blang Padang. Kepentingan masyarakat dan kemaslahatan Aceh turut menjadi perhatian.
