Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menilai tantangan Aceh kini memastikan manfaat perdamaian. Ia menyampaikan hal tersebut saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh. Menurut Fadhlullah, perdamaian harus memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian,” kata Fadhlullah.
Manfaat tersebut, lanjutnya, harus hadir melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menerjemahkan perdamaian melalui program yang menyentuh kebutuhan warga.
Perdamaian Harus Hadirkan Keadilan
Fadhlullah menilai keberhasilan perdamaian tidak cukup dengan berhentinya konflik. Menurutnya, perdamaian juga harus memperkuat keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan,” ujarnya.
Selain itu, perdamaian harus menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang. Masyarakat juga perlu menjaga semangat persatuan agar hasil perdamaian terus berkembang.
Fadhlullah mengingatkan kembali sejarah 15 Agustus 2005. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU Helsinki.
Kesepakatan itu mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai. Perdamaian kemudian membuka ruang untuk memulihkan kehidupan dan membangun masa depan Aceh.
Apresiasi untuk Para Pejuang Perdamaian
Dalam momentum tersebut, Fadhlullah mengajak masyarakat mengenang para syuhada. Ia juga mengajak masyarakat menghormati berbagai pihak yang berkontribusi dalam proses perdamaian.
Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada tokoh perdamaian dan mediator. Ia juga menyebut tim perunding Helsinki, Pemerintah RI, negara sahabat, ulama, dan tokoh masyarakat.
Menurutnya, seluruh pihak memiliki peran dalam perjalanan perdamaian Aceh. Karena itu, masyarakat perlu merawat hasil perdamaian secara bersama-sama.
Pada rangkaian kegiatan itu, Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim. Ia turut menyerahkan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan.
600 Hektare Tanah untuk Ekonomi Eks Kombatan
Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN. Tanah tersebut memiliki luas sekitar 600 hektare dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Pemerintah akan mengarahkan tanah tersebut untuk pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik. Program tersebut mengacu pada amanat MoU Helsinki.
Langkah tersebut diharapkan dapat menerjemahkan perdamaian menjadi manfaat ekonomi. Masyarakat juga dapat memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian melalui kerja nyata. Ia juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan mempercayai.
“Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai,” ujarnya.
Ia berharap Aceh terus berkembang sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat.
