Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir tindakan kesengajaan penyebab kelangkaan semen dan BBM. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan hal ini di Banda Aceh, Kamis, 30 Juli 2026. Nurlis menegaskan pemerintah pasti mengambil tindakan tegas atas setiap perbuatan yang merugikan masyarakat.
Nurlis menegaskan pihaknya akan mendorong penegak hukum menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran. Ia memahami keresahan masyarakat akibat gangguan pasokan dua komoditas strategis ini. “Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat,” kata Nurlis.
Gubernur Bentuk Tim Khusus
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah memberi arahan kepada Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun. Ia meminta Sekda membentuk tim guna mengurai persoalan kelangkaan semen dan BBM. Teuku Robby Izra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, memimpin koordinasi tim ini.
Tim tersebut juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma. Kepala Dinas ESDM Asnawi dan Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini, turut bergabung dalam tim ini. Keempatnya bekerja sama menelusuri akar masalah kelangkaan dua komoditas tersebut.
Teuku Adi Darma langsung mempertanyakan penyebab kelangkaan semen kepada PT Solusi Bangun Andalas pada Kamis, 30 Juli 2026. Produsen Semen Andalas ini menjelaskan permintaan semen melonjak tajam di beberapa wilayah belakangan ini. Lonjakan permintaan tersebut mempercepat penyerapan stok, sementara produksi tetap berjalan tanpa kendala.
Pemerintah Aceh berencana melacak penyebab masalah ini hingga tingkat pengecer. Nurlis menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan melibatkan aparat kepolisian Aceh apabila menemukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.
Sidak Distribusi BBM di Banda Aceh
Pemerintah Aceh turut menggelar sidak pengendalian distribusi BBM di Kota Banda Aceh pada hari yang sama. Tim gabungan dari Dinas ESDM, Disperindag, dan Biro Perekonomian Setda Aceh memimpin langsung sidak ini. Polda Aceh turut menerjunkan personelnya mendampingi tim tersebut.
Petugas memeriksa data stok BBM di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk. Stok BBM di kedua lokasi ternyata masih tersedia dan proses pengisian berjalan lancar. Namun, petugas menemukan beberapa kendaraan dengan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai nomor polisi.
Nurlis menceritakan kejanggalan mencolok yang terjadi saat petugas tiba di SPBU Lambhuk. Banyak kendaraan tiba-tiba kocar-kacir keluar dari antrean begitu petugas datang. Ia menilai kejadian ini menandakan ada masalah dalam administrasi antrean pengisian BBM. Tim kemudian mencatat seluruh temuan ini untuk segera menindaklanjutinya.
PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih berada dalam batas aman. Perusahaan berjanji mempercepat penyaluran BBM agar masyarakat mendapat pelayanan optimal. Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi tetap aman dengan stok yang mencukupi. Perusahaan juga menyatakan LPG tabung 3 kilogram masih dalam kondisi aman.
Nurlis menegaskan pihaknya belum menemukan bukti adanya praktik penyimpangan distribusi BBM maupun semen di Aceh. Ia menjelaskan kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik memengaruhi pasokan semen. Sementara itu, Pertamina menyalurkan BBM sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang berlaku.
Pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi ini bertujuan memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan baik bagi masyarakat. “Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin,” ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi semen dan BBM di lapangan. Warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan yang mereka temukan kepada pihak berwenang. Nurlis menegaskan setiap laporan warga akan menjadi bahan verifikasi bersama instansi terkait.
