Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Komisi IX DPR RI mengunjungi Aceh untuk menyerap aspirasi tentang pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan regulasi yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.
Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mewakili Pemerintah Aceh dalam pertemuan itu. Ia menguraikan persoalan pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin membebani keuangan daerah akibat menurunnya kemampuan fiskal Aceh.
Menurut Nasir, Pemerintah Aceh mengalokasikan sekitar Rp550 miliar pada tahun ini untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun, Pemerintah Aceh harus menanggung beban anggaran yang cukup besar karena pendapatan daerah terus menurun.
“Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,” kata Nasir.
Aceh Dorong Regulasi Baru
Nasir meminta pemerintah pusat menyusun regulasi baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan begitu, pemerintah provinsi dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada BPJS Kesehatan.
“Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin juga memaparkan capaian sekaligus tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini memimpin kunjungan kerja tersebut. Selain itu, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP3MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional, serta BPOM turut mengikuti pertemuan.
Setiap pimpinan lembaga menjelaskan program kerja yang telah mereka jalankan di Aceh. Mereka juga menyampaikan berbagai kendala yang masih mereka hadapi.
Komisi IX Soroti Layanan Kesehatan
Muhammad Yahya Zaini menjelaskan kunjungan kerja itu bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Karena itu, Komisi IX DPR RI mengumpulkan berbagai masukan dari pemerintah daerah dan seluruh mitra kerja.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,” ujar Yahya.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan meski dana transfer ke daerah (TKD) terus menurun. Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah segera mengatasi sejumlah persoalan yang masih muncul.
Menurut Yahya, angka kematian bayi masih melampaui target nasional. Di sisi lain, rumah sakit regional belum beroperasi secara optimal dan program penurunan stunting masih memerlukan penguatan.
Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan agar memperkuat dukungan terhadap rumah sakit regional di Aceh sesuai kemampuan pemerintah pusat.
Imunisasi dan Pengangguran Jadi Sorotan
Komisi IX DPR RI juga menyoroti kasus campak yang masih muncul di sejumlah daerah di Aceh. Data rapat menunjukkan sebanyak 93,5 persen anak yang terserang campak belum menerima imunisasi campak.
“Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,” kata Yahya.
Sementara itu, cakupan imunisasi rubella di Aceh baru mencapai 39,9 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sehingga pemerintah perlu memperluas layanan imunisasi.
Di sektor ketenagakerjaan, Yahya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya.
