Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Forkopimda Aceh membahas kerusuhan pada Hari Damai Aceh dalam rapat di Kantor Gubernur Aceh. Rapat tersebut berlangsung Minggu (16/8/2026) untuk mencari akar masalah dan solusi atas sejumlah peristiwa pada Sabtu.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memimpin rapat tersebut. Ia sebelumnya menerima arahan dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan rapat membahas sejumlah peristiwa yang menonjol. Peristiwa itu terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh.
“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol,” kata Nurlis Effendi.
Forkopimda Dorong Pendekatan Persuasif
Peristiwa di Masjid Raya Baiturrahman terjadi pada Sabtu (15/8/2026). Massa menurunkan Bendera Merah Putih dan menaikkan Bendera Bintang Bulan.
Situasi serupa juga terjadi di Pendopo Gubernur Aceh. Selain penurunan Bendera Merah Putih, massa merusak lambang negara Burung Garuda.
Rapat Forkopimda berlangsung sekitar dua jam. Seluruh unsur Forkopimda Aceh mengikuti pembahasan tersebut.
Forum kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menjaga situasi Aceh. Salah satunya meminta seluruh pihak menjaga keamanan dan kondisi tetap kondusif.
“Semua pihak diminta menahan diri, mencegah aksi serupa, dan mengutamakan pendekatan persuasif,” ujar Nurlis.
Pemerintah Perkuat Komunikasi dengan Tokoh Masyarakat
Forkopimda juga mendorong penguatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah akan melibatkan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan eksponen masyarakat.
Langkah tersebut bertujuan mencegah munculnya ketegangan baru. Pemerintah juga meminta semua pihak menyampaikan pesan publik yang menenangkan.
Nurlis mengatakan komunikasi publik perlu membawa pesan persatuan. Pemerintah juga ingin menegaskan posisi perdamaian sebagai fondasi pembangunan Aceh.
“Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh dan DPRA Konsultasi ke Mendagri
Persoalan terkait bendera juga masuk dalam pembahasan Forkopimda. Pemerintah Aceh bersama DPRA akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Konsultasi tersebut bertujuan memperoleh kepastian hukum terkait persoalan bendera. Pemerintah berharap langkah itu dapat memberi kejelasan bagi semua pihak.
Fadhlullah juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kenyamanan Aceh. Ia meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memicu kerusuhan.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Fadhlullah.
Pemerintah Aceh berharap seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mempertahankan Aceh tetap aman dan kondusif.
