PewartaAceh | BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Selasa (19/5/2026). Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Aceh, Kota Banda Aceh. Agenda tahunan tersebut menghadirkan jajaran pejabat Pemerintah Aceh, bupati dan wali kota se-Aceh, serta kepala SKPA terkait.
Integritas Menjadi Kunci Utama
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah mengingatkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam roda penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai, penciptaan sistem dan regulasi yang ketat belum cukup ampuh untuk menyapu bersih tindakan rasuah. Pemberantasan korupsi tetap membutuhkan integritas tinggi, komitmen moral, serta kesadaran kolektif dari seluruh aparatur negara.
“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan wajib berjalan seiring demi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh.
Selanjutnya, Wagub menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Tanah Rencong tidak main-main dalam mengelola keuangan negara.
KPK Perkuat Sistem Pengawasan MCSP
Sementara itu, pihak Pemerintah Pusat melalui KPK terus mematangkan langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah. Lembaga antirasuah tersebut kini memperkuat instrumen pengawasan melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Program MCSP ini menjadi alat ukur penting bagi pemerintah daerah. Melalui sistem tersebut, KPK dapat mendorong perbaikan tata kelola birokrasi secara lebih terukur, transparan, dan sistematis.
Setelah sesi pembukaan selesai, panitia melanjutkan rangkaian kegiatan dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat, memimpin langsung jalannya diskusi mengenai penguatan pencegahan korupsi di daerah tersebut.
Sinergi Kuat Demi Pemerintahan Akuntabel
Kemudian, Pemerintah Aceh menaruh harapan besar terhadap penyelenggaraan rakor kali ini. Pertemuan ini wajib menjadi forum penguat sinergi yang konkret antara KPK RI dengan seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.
Melalui kolaborasi yang erat ini, seluruh pihak optimistis mampu mengikis potensi penyelewengan anggaran. Pada akhir kegiatan, para kepala daerah menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan ekosistem kerja pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
