PewartaAceh | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi memediasi perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang dipicu oleh persoalan pembagian kewenangan pemerintahan. Pertemuan yang dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (2/4/2026).
Langkah persuasif ini diambil menyusul mencuatnya ketegangan antarpimpinan daerah di Pidie Jaya ke ruang publik. Fokus utama mediasi adalah menyinkronkan kembali pembagian tugas dan wewenang guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil Gubernur Fadhlullah menegaskan bahwa sinergi antara kepala daerah dan wakilnya merupakan fondasi krusial dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif. Menurutnya, Pemerintah Aceh berkepentingan menjaga harmoni politik di tingkat kabupaten agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Pemerintah Aceh ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan baik. Karena itu, kedua pihak akan kita dudukkan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik secara musyawarah,” ujar Fadhlullah dalam keterangannya di Banda Aceh.
Perselisihan ini bermula dari aspirasi Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, yang merasa belum mendapatkan pelimpahan tugas dan kewenangan secara proporsional sejak dilantik pada 18 Februari 2025. Melalui surat resmi tertanggal 27 Maret 2026, Hasan menyampaikan bahwa meski telah menjabat lebih dari satu tahun, pembagian tugas sebagaimana diatur dalam regulasi belum sepenuhnya terealisasi.
Dalam argumennya, Hasan Basri merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit mengatur tata kelola pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjamin efektivitas birokrasi.
Selain aspek legalitas, Hasan menekankan adanya tanggung jawab moral kepada konstituen dan partai politik pengusung yang telah memberikan mandat pada Pilkada 2024 lalu.
Melalui forum mediasi ini, Wagub Fadhlullah berharap kedua pemimpin daerah tersebut dapat mencapai titik temu. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
