Pewarta Aceh | ACEH BESAR – Sekretariat Daerah Aceh membuka Konsultasi Publik Rencana Aksi Pengelolaan Koridor Hidupan Liar (KHL) Pidie–Pidie Jaya Tahun 2026–2030. Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. T. Robby Irza mewakili Sekda Aceh M. Nasir dalam kegiatan tersebut. Acara ini berlangsung di The Pade Hotel Aceh Besar, Kamis (23/7/2026).
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh menggelar kegiatan ini sebagai bagian penting penyusunan kebijakan pengelolaan koridor satwa liar. Pemerintah Aceh bahkan mendorong pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan dalam merancang kebijakan tersebut.
Aceh Hadapi Konflik Manusia dan Satwa Liar
Robby Irza menegaskan bahwa Aceh menyimpan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Provinsi ini bahkan menjadi habitat penting bagi gajah sumatera, harimau sumatera, orangutan sumatera, dan badak sumatera.
Namun di balik kekayaan tersebut, degradasi habitat serta fragmentasi lahan justru memicu konflik antara manusia dan satwa liar. Perubahan tutupan lahan dan terputusnya jalur pergerakan satwa turut memperparah persoalan ini.
“Konflik ini tidak hanya mengancam kelestarian satwa liar, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan lahan, bahkan korban jiwa. Karena itu diperlukan penanganan yang terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Ir. T. Robby Irza, Asisten II Sekretariat Daerah Aceh.
Pemerintah Aceh Perkuat Payung Hukum
Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Koridor Hidupan Liar Pidie–Pidie Jaya melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.7/877/2025. Gubernur Aceh kemudian memperkuat kebijakan itu dengan membentuk Forum Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Pidie–Pidie Jaya lewat Keputusan Nomor 500.7/1172/2025.
Robby menyebut koridor tersebut memiliki fungsi ekologis yang strategis bagi masyarakat sekitar. Selain melindungi satwa, kawasan ini juga menjaga keseimbangan hidrologi sekaligus melindungi keanekaragaman hayati Aceh.
“Kami berkomitmen mendorong pengelolaan koridor ini menjadi bagian dari pembangunan Aceh yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Aceh akan terus mendorong integrasi rencana aksi ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, kebijakan ini bisa memperoleh dukungan kelembagaan dan pembiayaan yang berkelanjutan. Terlebih lagi, ia berharap konsultasi publik ini menghasilkan rekomendasi berkualitas demi dokumen yang benar-benar implementatif.
Forum Lintas Sektor Susun Draf Rencana Aksi
Kepala Bappeda Aceh Dr. Ir. Zulkifli menjelaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi tindak lanjut pembentukan forum pengelolaan koridor. Forum tersebut bahkan melibatkan Pemerintah Aceh, UPT Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Pidie, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perguruan tinggi, mitra pembangunan, sektor swasta, dan tokoh masyarakat.
Zulkifli sendiri menjabat sebagai Ketua Forum Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Pidie–Pidie Jaya. Menurutnya, forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pengelolaan koridor secara terpadu.
“Forum ini dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor dalam merumuskan sekaligus mengawal implementasi kebijakan pengelolaan koridor hidupan liar,” ujar Dr. Ir. Zulkifli, Kepala Bappeda Aceh.
Proses Partisipatif Libatkan Puluhan Desa
Sebagai tindak lanjutnya, Forum Pengelolaan Koridor Hidupan Liar telah menyusun Draf Rencana Aksi Pengelolaan Koridor Tahun 2026–2030 secara partisipatif. Tim penyusun mengumpulkan data biofisik dan sosial ekonomi, lalu menginventarisasi isu-isu strategis di kawasan tersebut.
Tidak hanya itu, tim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait selama proses penyusunan berlangsung. Bahkan, mereka menggelar diskusi bersama masyarakat di 83 desa, 26 mukim, dan 17 kecamatan di sekitar kawasan koridor.
Sebelum konsultasi publik berlangsung, forum ini sempat menggelar rapat koordinasi internal. Melalui pertemuan tersebut, anggota forum menyamakan persepsi sekaligus menghimpun berbagai masukan terhadap substansi dokumen.
Melalui konsultasi publik ini pula, Zulkifli berharap muncul saran mengenai arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Lebih jauh lagi, ia juga menargetkan rekomendasi seputar indikator capaian, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan skema pendanaan untuk rencana aksi tersebut.
