Pewarta Aceh | JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh meminta daerah memperkuat koordinasi. Pemerintah kabupaten dan kota perlu berkomunikasi dengan BWS dan BPJN Aceh. Langkah ini bertujuan mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi.
Dek Fadh menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi virtual. Rapat membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kegiatan berlangsung dari Jakarta pada Rabu (2/9/2026).
Ia meminta daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi lapangan. Pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi sesuai pembagian kewenangan.
“Kami harap kabupaten/kota terus komunikasi dengan BWS dan BPJN, agar masalah yang ada bisa diselesaikan di bawah,” ujar Dek Fadh.
Kerusakan Infrastruktur Perlu Segera Ditangani
Menurut Dek Fadh, sejumlah daerah menghadapi persoalan yang hampir sama. Kerusakan mencakup sawah, irigasi, bendungan, jalan, dan jembatan.
Pemulihan infrastruktur tersebut penting bagi aktivitas masyarakat. Kondisi infrastruktur juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan sektor pertanian.
“Kami tahu pekerjaan yang dilakukan BWS dan BPJN. Akan tetapi, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang tidak bisa dikerjakan karena tidak memiliki anggaran,” katanya.
Kondisi itu membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Daerah perlu menginventarisasi kerusakan sebelum menentukan langkah penanganan.
Dek Fadh Dorong Daerah Lebih Proaktif
Dek Fadh meminta pemerintah daerah tidak hanya menunggu pemerintah pusat. Ia mendorong kabupaten dan kota aktif berkomunikasi dengan balai teknis.
Menurutnya, koordinasi dapat memperjelas kewenangan setiap pihak. Langkah tersebut juga membantu mempercepat penanganan kerusakan yang bersifat mendesak.
“Jangan sampai yang parah justru terlambat ditangani. Kita harus aktif dan proaktif,” tegasnya.
Baca Juga: Hardikda Aceh ke-67, Plt Sekda: Pendidikan Tentukan Masa Depan Aceh
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur di Sawang, Aceh Utara. Sejumlah jalan dan jembatan di kawasan tersebut masih belum rampung tertangani.
Dek Fadh meminta kondisi tersebut segera dikoordinasikan. Penanganan yang cepat dapat mencegah gangguan aktivitas masyarakat semakin meluas.
Irigasi Jadi Perhatian
Pemulihan jaringan irigasi turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kerusakan saluran dapat menghambat distribusi air menuju areal persawahan.
Gangguan aliran air berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, daerah perlu segera melaporkan kondisi jaringan irigasi yang rusak.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. BWS Sumatera I, BPJN Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait turut mengikuti pembahasan.
Para pihak membahas pembagian kewenangan dalam penanganan infrastruktur. Rapat juga membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
