PewartaAceh|BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/1/2026).
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, SIP, MPA.
Total bantuan sebesar Rp500 juta berasal dari dua sumber, yakni Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung.
Dari jumlah tersebut, Rp250 juta disalurkan melalui Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya didistribusikan langsung oleh Kwarda Gerakan Pramuka Aceh kepada masyarakat terdampak.
“Penyerahan dana kemanusiaan ini merupakan amanah dari masyarakat Provinsi Lampung melalui pemerintah daerah serta wujud kepedulian Gerakan Pramuka Lampung terhadap saudara-saudara kita di Aceh,” ujar Jihan Nurlela.
Ia menjelaskan, dana dari unsur Pramuka dihimpun melalui program Bumbung Kemanusiaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran, mulai dari kwartir cabang hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput.
“Seluruh dana disalurkan melalui mekanisme terkoordinasi agar tepat sasaran dan segera diterima masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bagian dari pengabdian Pramuka kepada bangsa dan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas solidaritas masyarakat Lampung. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.
Dalam kesempatan itu, M. Nasir juga memaparkan perkembangan penanganan bencana di Aceh. Ia menyebutkan jumlah pengungsi telah menurun signifikan, dari semula sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang kini masih berada di 988 titik pengungsian.
Pada sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit daerah serta menyiagakan 530 pos kesehatan yang diperkuat tenaga medis dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Khusus di Aceh Tamiang, meskipun masih terkendala kerusakan infrastruktur, layanan rumah sakit secara umum telah kembali beroperasi. Alhamdulillah, kita juga berhasil mencegah munculnya wabah kolera. Saat ini fokus penanganan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, serta layanan kesehatan lain sesuai kebutuhan pengungsi,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan sejak 5 Januari 2026. Relawan aparatur sipil negara (ASN) dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang.
Selain itu, M. Nasir mencatat banyaknya bantuan yang disalurkan langsung oleh lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah provinsi lain ke wilayah terisolasi, sebagai bukti kuatnya solidaritas nasional terhadap Aceh.
Saat ini, fokus penanganan diarahkan pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, dengan target membuka kembali akses desa-desa terisolasi sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Aceh menggandeng berbagai pihak. Saat ini tercatat 150 organisasi masyarakat sipil dan 96 pelaku dunia usaha turut bergabung dalam upaya pemulihan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Darmawan, Kepala Pelaksana BPBA Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan bersama rombongan.
