Pewarta Aceh | BANDA ACEH – BBPOM Aceh menerima kunjungan Tim Kerja Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar, Rabu (15/7/2026). Kedua pihak membahas pengelolaan pelayanan publik dan Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan BBPOM Aceh. Pertemuan itu menjadi ruang bertukar pengalaman serta praktik baik layanan publik.
Ketua Tim Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, memimpin kegiatan tersebut. Desi juga menjabat Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik BBPOM Aceh. Sebanyak 12 peserta mengikuti sesi berbagi itu. Peserta berasal dari Tim Kerja MPP Aceh Besar dan BBPOM Aceh.
Tim membahas pelaksanaan SKM dalam penyelenggaraan layanan publik. Diskusi juga menyoroti evaluasi layanan pada loket pelayanan. Peserta mengulas pengembangan inovasi serta strategi perbaikan layanan. Mereka menargetkan pelayanan yang semakin memenuhi kebutuhan masyarakat.
Desi menjelaskan BBPOM Aceh mengembangkan layanan yang mudah diakses. Lembaga itu juga mengedepankan kecepatan, transparansi, dan prinsip inklusif. BBPOM Aceh menghadirkan inovasi untuk memudahkan akses layanan dan informasi. Informasi tersebut berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan.
SKM Jadi Dasar Perbaikan Layanan
“Pelayanan publik bukan hanya tentang memberikan layanan, tetapi bagaimana memastikan setiap masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, dan setara,” kata Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik BBPOM Aceh. Ia menegaskan BBPOM Aceh terus mengembangkan inovasi layanan berbasis digital.
Desi menyebut kelompok rentan mendapat perhatian dalam desain pelayanan. Kelompok itu mencakup penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan masyarakat berkebutuhan khusus. BBPOM Aceh berupaya menyediakan akses layanan yang ramah. Lembaga itu juga berupaya menghilangkan hambatan bagi kelompok rentan.
BBPOM Aceh memakai SKM untuk mengevaluasi kualitas layanan. Hasil survei menjadi indikator kinerja pelayanan yang berjalan. Hasil tersebut juga menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan. Langkah itu menyesuaikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“SKM bukan sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk mendengar suara masyarakat,” kata Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik BBPOM Aceh. Ia menyatakan setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi pelayanan.
MPP Aceh Besar Apresiasi Praktik Baik BBPOM Aceh
Tim MPP Aceh Besar aktif menggali informasi selama diskusi berlangsung. Mereka menanyakan mekanisme pengelolaan SKM di BBPOM Aceh. Peserta juga membahas inovasi digital dan standar layanan kelompok rentan. Diskusi berlangsung interaktif antara kedua tim.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BBPOM Aceh atas kesempatan untuk belajar secara langsung,” kata Nurfaizah, perwakilan Tim Kerja MPP Kabupaten Aceh Besar. Ia menilai praktik baik tersebut dapat menjadi referensi pengembangan MPP Aceh Besar.
Peserta kemudian mengunjungi ruang pelayanan publik dan laboratorium BBPOM Aceh. Mereka mempelajari alur layanan serta fasilitas bagi masyarakat. Tim juga mendapat penjelasan tentang proses pengujian laboratorium. Pengujian itu mendukung pengawasan obat dan makanan.
Kegiatan tersebut diharapkan mempererat sinergi BBPOM Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pertukaran praktik baik dapat memicu inovasi layanan yang responsif. Kedua pihak juga mendorong layanan yang inklusif dan terpercaya. Upaya itu menempatkan kepuasan masyarakat sebagai perhatian utama.
