Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Dinas Sosial Aceh. Kolaborasi itu bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan. Kedua instansi membahas langkah tersebut di Kantor BBPOM Aceh, Kamis (6/8/2026).
Ketua Tim Program Prioritas Nasional dan Pelayanan Publik BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, bertemu Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano. Mereka menyusun strategi untuk memperluas perlindungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah dijangkau.
Pelayanan publik yang inklusif menjadi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan itu mewajibkan pemerintah memberi layanan tanpa diskriminasi. Karena itu, setiap warga berhak memperoleh pelayanan yang setara.
Kelompok rentan menjadi perhatian utama dalam kolaborasi ini. Mereka meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, korban bencana, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan mengakses layanan.
Perluas Edukasi Keamanan Obat dan Makanan
Kedua instansi membahas sejumlah program strategis. Mereka juga merancang inovasi pelayanan publik. Program itu menyasar penghuni panti sosial dan pelaku usaha pangan binaan Dinas Sosial.
Desi Ariyanti Ningsih menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. Selain itu, kerja sama akan memperluas jangkauan edukasi keamanan obat dan makanan.
“BBPOM Aceh akan terus melakukan koordinasi lebih lanjut agar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dapat menjangkau anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas yang berada di panti sosial. Melalui edukasi ini, kami berharap mereka semakin terlindungi dari risiko penggunaan obat maupun konsumsi makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,” kata Desi, Ketua Tim Program Prioritas Nasional dan Pelayanan Publik BBPOM Aceh.
Michael Octaviano menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi itu memberi manfaat langsung bagi masyarakat binaan Dinas Sosial. Bahkan, program ini juga membantu pelaku usaha pangan meningkatkan pemahaman mengenai keamanan produk.
“Kami sangat mendukung langkah BBPOM Aceh. Di bawah pembinaan Dinas Sosial terdapat banyak penghuni panti, dan di masyarakat juga terdapat pelaku usaha pangan yang membutuhkan informasi mengenai keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi maupun diproduksi setiap hari. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Michael.
Siapkan Perjanjian Kerja Sama
BBPOM Aceh dan Dinas Sosial Aceh juga bertukar gagasan mengenai program prioritas pemerintah. Selanjutnya, kedua instansi menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program semakin efektif.
Kedua pihak pun mulai menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan itu akan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Selain itu, PKS akan memperluas jangkauan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
BBPOM Aceh menargetkan edukasi keamanan obat dan makanan menjangkau lebih banyak kelompok rentan di seluruh Aceh. Melalui upaya tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami cara memilih, menggunakan, dan mengonsumsi produk yang aman. Pada akhirnya, kolaborasi ini mendukung pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan tepat sasaran.
