Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memperkuat langkah strategis untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi fokus rapat koordinasi di Banda Aceh yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, T. Robby Irza, mewakili Sekretaris Daerah Aceh.
Rapat itu juga menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, SKPA terkait, serta sejumlah instansi vertikal. Seluruh peserta membahas langkah konkret agar distribusi energi bersubsidi berjalan lebih lancar.
Pemerintah Aceh menggelar rapat tersebut setelah menerima laporan masyarakat tentang antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah juga mencermati keterbatasan pasokan LPG Tabung 3 Kg di beberapa daerah.
Karena itu, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa masyarakat harus memperoleh BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah. Pemerintah juga ingin menjaga pasokan, memperlancar distribusi, meningkatkan pelayanan, dan memastikan subsidi tepat sasaran.
T. Robby Irza mengatakan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pasokan energi dapat mengikuti kebutuhan masyarakat di seluruh Aceh.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.
Pemerintah Aceh Tingkatkan Pengawasan
Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga stok BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg di seluruh wilayah Aceh. Selain itu, Pertamina juga harus mempercepat distribusi hingga ke SPBU dan pangkalan.
Pemerintah Aceh juga akan memperketat pengawasan penyaluran subsidi. Langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun LPG Tabung 3 Kg.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh akan mengusulkan tambahan kuota Bio Solar dan LPG Tabung 3 Kg kepada kementerian serta lembaga terkait. Usulan tersebut mengacu pada kebutuhan riil masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh juga akan berkoordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten dan kota, aparat penegak hukum, serta instansi terkait. Seluruh pihak akan mengawasi penyaluran energi bersubsidi agar masyarakat yang berhak benar-benar menerima manfaatnya.
Pertamina Diminta Benahi Pelayanan SPBU
Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga mengevaluasi seluruh pelayanan di SPBU. Evaluasi itu meliputi pengaturan antrean, pelayanan pengisian BBM, ketersediaan stok, serta pengawasan operasional SPBU dan pangkalan.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh meminta Pertamina menambah operator di setiap dispenser, terutama pada jam-jam sibuk. Penambahan petugas diharapkan mempercepat proses pengisian BBM sekaligus mengurangi antrean kendaraan.
Pertamina juga harus menjaga agar antrean kendaraan tidak mengganggu arus lalu lintas. Perusahaan itu juga harus memastikan aktivitas masyarakat di sekitar SPBU tetap berjalan lancar.
Selain itu, Pertamina akan menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan penyusunan kebijakan berikutnya.
Pemerintah Aceh juga mengajak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sesuai peruntukannya. Karena itu, masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Pemerintah juga mengajak seluruh warga mendukung penyaluran subsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan.
