PewartaAceh | LHOKSEUMAWE — Pemerintah Provinsi Aceh menggelar agenda strategis di Kota Lhokseumawe. Melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, mereka meluncurkan Lokakarya dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pascabencana Regional I. Acara tersebut berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 21–22 Mei 2026.
Pemerintah memfokuskan kegiatan ini untuk merespons dampak bencana hidrometeorologi tahun 2025. Agenda utama bimtek meliputi pendataan ulang dan penghitungan target kebutuhan riil masyarakat. Langkah ini bertujuan memulihkan akses pelayanan dasar publik pascakedaruratan secara cepat dan akurat.
Sinergi Lintas Sektor dan Dukungan SKALA
Sebanyak 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh menghadiri acara ini. Para delegasi berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Selain itu, hadir pula perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan daerah.
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga mengirimkan utusan mereka. Perwakilan tersebut berasal dari Bappeda Aceh, Dinas Kominsa Aceh, Dinas Perkim Aceh, Inspektorat Aceh, dan Biro Pemerintahan Setda Aceh. Program SKALA mendukung penuh peluncuran kegiatan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia ini.
Prioritas Layanan untuk Kelompok Rentan
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr. Bob Mizwar, S.S.T.P., M.Si., membuka acara tersebut. Ia membacakan sambutan tertulis dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.I.P., M.P.A. Dalam amanatnya, Sekda menilai kegiatan ini sangat vital untuk menjaga mutu pelayanan dasar warga.
“Bencana hidrometeorologi merusak infrastruktur dan fasilitas umum. Kondisi ini juga mengganggu akses warga terhadap pelayanan dasar,” kata Bob Mizwar saat membacakan pidato Sekda.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan dokumen perencanaan secara cepat. Pemprov Aceh mewajibkan penggunaan data yang valid dan akurat. Langkah taktis ini bertujuan agar pelayanan dasar tetap menjangkau kelompok rentan, masyarakat miskin, dan korban bencana.
Lima Target Strategis Pemprov Aceh
Melalui lokakarya ini, Pemprov Aceh menetapkan lima target utama bagi Tim Penerapan SPM kabupaten/kota:
Memetakan perubahan target jumlah penerima dan mutu minimal layanan SPM TA 2026.
Menyusun skala prioritas sasaran penerima layanan SPM TA 2027 secara terarah.
Membuat data capaian SPM TA 2027 yang realistis sesuai kapasitas anggaran daerah.
Melatih Tim Penerapan SPM agar mampu mengisi Format I dan Format II secara akuntabel.
Menyediakan bahan masukan jurnalisme data untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah.
Evaluasi Kinerja dan Rapor Daerah
Dalam forum tersebut, Bob Mizwar juga memaparkan evaluasi capaian SPM di wilayah Aceh. Kabupaten Bener Meriah memimpin sektor realisasi anggaran SPM dengan angka 41,57 persen. Sementara itu, Kota Langsa meraih posisi tertinggi dalam pelaporan SPM Triwulan I TA 2026 dengan nilai 69,46 persen.
Namun, Pemprov Aceh mencatat masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mengirimkan laporan Triwulan I. Pemerintah Provinsi mendesak seluruh daerah tersebut untuk segera merampungkan kewajiban mereka. Pelaporan berkala merupakan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
Sekda Aceh menegaskan bahwa kualitas data dan sinergi lintas sektor menentukan keberhasilan program ini. Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan forum secara maksimal melalui diskusi yang aktif. Hasil rumusan bimtek ini akan menjadi landasan kuat untuk membangun tata kelola pembangunan Aceh yang adil dan merata.
