PewartaAceh | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempercepat penanganan pascabencana di sejumlah wilayah. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.
Keputusan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana serta kesiapan menyambut Ramadhan yang berlangsung di Banda Aceh, Senin (16/2/2026). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat menuju Hunian Sementara (Huntara) yang lebih layak dan representatif.
“Tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan kepastian tempat tinggal. Saya minta proses relokasi dari tenda ke huntara segera dipercepat. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol martabat dan perlindungan bagi warga negara,” ujar M. Nasir dalam arahannya.
Hingga saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah rampung dibangun. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan 104 unit Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Aceh Utara. Bagi warga yang masih dalam masa tunggu pembangunan, pemerintah menjamin penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berjalan sesuai prosedur.
Terkait aspek logistik, Sekda Aceh mewanti-wanti jajarannya agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Ia menekankan pentingnya pendistribusian bantuan berbasis data terverifikasi agar tepat sasaran. M. Nasir juga meminta sinergi yang intensif antara BPBA, Dinas Sosial, dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan pasokan pangan yang cukup.
Di sektor kesehatan, meskipun 307 dari 309 Puskesmas telah beroperasi kembali, Sekda meminta penguatan layanan medis hingga tiga bulan ke depan, khususnya di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Program trauma healing bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak juga tetap menjadi prioritas utama.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur dan pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi dilaporkan telah mencapai progres 75 persen. Pemerintah Aceh turut menargetkan normalisasi seluruh akses jalan desa dalam satu bulan ke depan, termasuk penyelesaian Jembatan Bailey yang diproyeksikan rampung pada Juli mendatang.
Menutup arahannya, M. Nasir menyatakan bahwa Pemerintah Aceh akan menyurati PLN Pusat untuk mengusulkan kebijakan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi warga terdampak. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka inflasi sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat menjelang bulan suci.
