Pewarta Aceh | BANDA ACEH — Plt Sekda Aceh Taufik mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Ia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi penanganan rehab-rekon di Banda Aceh, Rabu (30/9/2026).
Taufik mengikuti diskusi di Ruang Potensi Daerah bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza. Forum tersebut membahas sinkronisasi penanganan pemulihan pascabencana di Aceh.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, turut menghadiri kegiatan tersebut. Para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran SKPA juga mengikuti diskusi.
Aceh Masuki Periode Curah Hujan Tinggi
Menurut Taufik, forum tersebut penting untuk menyamakan langkah pemulihan. Pemerintah Aceh juga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mempercepat pekerjaan rehab-rekon sekaligus memperkuat kesiapsiagaan.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Karena itu, pemerintah Aceh mendorong koordinasi lintas instansi dalam proses pemulihan. Evaluasi dari pemerintah pusat juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki pelaksanaan rehab-rekon.
Pemerintah Bahas Huntap hingga Infrastruktur Banjir
T. Robby Irza kemudian menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan penyelesaian lahan untuk hunian tetap atau huntap.
Pemerintah juga perlu mengoptimalkan posko penanganan di kabupaten dan kota. Di sisi lain, normalisasi sungai serta infrastruktur pengendali banjir membutuhkan perhatian dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
Penguatan standar operasional prosedur kebencanaan turut menjadi pembahasan. Pemerintah kabupaten dan kota perlu memperkuat kesiapan menghadapi kondisi darurat.
Baca Juga: Plt Sekda Aceh Bahas Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan KEK Arun
Robby juga menekankan pentingnya pendataan dan pelaporan program rehab-rekon. Data yang sinkron dapat membantu pemerintah melihat seluruh program yang berjalan di daerah.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengurangi risiko tumpang tindih program. Robby juga melaporkan perkembangan percepatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Kemenko PMK Bentuk Tim Pendukung
Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar. Kedua tim tersebut bertugas mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Tim pakar akan memberikan masukan strategis terkait proses pemulihan. Pemerintah berharap langkah tersebut membantu pelaksanaan rehab-rekon agar lebih optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Lilik juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan pendampingan berjalan dengan baik. Pengawalan program perlu dilakukan agar pelaksanaan rehab-rekon tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu memberi perhatian terhadap berbagai isu sensitif selama proses pemulihan. Koordinasi lintas pihak diharapkan dapat membuat penanganan berjalan lebih efektif.
Tim pakar kebencanaan turut memberikan masukan dalam forum tersebut. Rekomendasi mereka menjadi bahan penguatan strategi rehab-rekon pascabencana di Aceh.
