PewartaAceh | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026 di Banda Aceh, Selasa (14/4/2026). Dalam forum strategis tersebut, Wagub menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umara dalam menjaga marwah syariat Islam serta stabilitas sosial di tengah dinamika zaman.
Wagub Fadhlullah mengapresiasi MPU Aceh atas terselenggaranya rakor ini. Menurutnya, lembaga MPU bukan sekadar pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, melainkan pilar utama penjaga nilai moral dan penuntun spiritual masyarakat Aceh.
“Di tengah perubahan zaman yang cepat, masyarakat tidak hanya butuh regulasi, tetapi juga keteladanan. Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu umat,” ujar Fadhlullah di hadapan para pengurus MPU kabupaten/kota se-Aceh.
Implementasi Kekhususan Aceh
Mengangkat tema “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, Wagub menilai agenda ini sangat relevan. Ia menegaskan bahwa status otonomi khusus Aceh harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, bukan hanya sekadar administratif.
Fadhlullah berharap rakor ini mampu memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan koordinasi yang solid, setiap fatwa dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat konkret serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Klarifikasi Program JKA
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga memanfaatkan momen untuk meluruskan isu terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak menghentikan program kesehatan tersebut.
“Program JKA tetap berjalan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar lebih tepat sasaran berdasarkan data sosial ekonomi yang akurat. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah,” jelasnya.
Ia meminta dukungan para ulama untuk membantu mensosialisasikan informasi yang benar kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Sinergi Ulama-Umara sebagai Kunci Pembangunan
Wagub kembali menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus mendukung penguatan kelembagaan MPU. Ia memandang MPU sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan syariat Islam.
“Sinergi antara ulama dan umara adalah kunci agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya sebelum secara resmi membuka rapat tersebut.
