PewartaAceh | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, memberikan respons resmi terkait dinamika penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Mualem menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah adaptif untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan tanpa mengubah nilai perjuangan dan keadilan sosial bagi rakyat Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Banda Aceh pada Senin (20/4/2026). Nurlis memaparkan enam poin krusial yang menjadi landasan kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem guna menjawab kekhawatiran publik.
“Gubernur memahami sepenuhnya bahwa JKA bukan sekadar program pelayanan kesehatan, melainkan manifestasi dari cita-cita besar masyarakat Aceh pasca-perdamaian. Pemerintah Aceh tetap berpegang teguh pada semangat dasar JKA sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Nurlis menyampaikan pesan Gubernur.
Penataan Ulang demi Keberlanjutan Fiskal
Mualem menjelaskan bahwa langkah yang diambil saat ini adalah sinkronisasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan serta menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, ini adalah penataan ulang agar perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran, bukan sebuah penghapusan komitmen.
Dalam poin prioritasnya, Pemerintah Aceh menjamin bahwa kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan tetap akan mendapatkan perlindungan utama. “Pemerintah Aceh memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar,” tegasnya.
Transparansi dan Validasi Data
Menyikapi isu akurasi data di lapangan, Mualem berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan validasi ulang secara terbuka dan akuntabel. Langkah ini diambil untuk mencegah kesalahan klasifikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, transparansi anggaran dan realokasi akan dijelaskan secara gamblang kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari akademisi, legislatif, hingga tokoh masyarakat—untuk mengedepankan dialog konstruktif. Ia berharap suasana kondusif tetap terjaga demi merumuskan solusi yang bijak bagi kemaslahatan seluruh rakyat Aceh.
