PewartaAceh|BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah terdampak. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan mitra pembangunan, termasuk Program SKALA.
Langkah percepatan tersebut diarahkan agar pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dapat berjalan terukur serta tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Aceh Fokus Tuntaskan R3P
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Meski sempat menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh mengoptimalkan pos belanja kategori mendesak agar tahapan pemulihan tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal R3P sebenarnya selesai pada 20 Januari. Namun kami sesuaikan menjadi 30 Januari agar aspek teknokratik dapat disusun lebih matang,” ujar M. Nasir.
Keterlibatan CSO dan Sektor Swasta
Dalam mendukung pemulihan, Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial di daerah. Sebanyak 150 organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) serta 96 sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilibatkan.
Kolaborasi tersebut diarahkan ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga sektor kesehatan.
Sekda Aceh juga berharap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam perbaikan sungai dan jembatan, dapat lebih fleksibel mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
SKALA Dukung Prioritas Pemerintah Aceh
Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa SKALA tidak dirancang untuk menciptakan program baru. Fokus utama SKALA adalah mendukung penuh kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh.Integrasi Bantuan dan Penguatan Data
SKALA berkomitmen mengintegrasikan dukungan mitra internasional dengan kebutuhan daerah agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.
“SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami juga mengapresiasi capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan,” kata Petra.
Antisipasi Risiko Sosial Ekonomi
Terkait pemulihan ekonomi, SKALA mencatat adanya potensi risiko sosial pascabencana, seperti munculnya praktik tengkulak di tengah masyarakat.
Meski pemulihan ekonomi tidak sepenuhnya berada dalam mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT serta program SIAP SIAGA untuk membuka peluang dukungan lanjutan.
Pemanfaatan DTKS dan Dukungan Akademisi
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba di Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama.
Penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga terus didorong sebagai sumber data lini depan.
Selain itu, kolaborasi dengan sektor akademik turut disiapkan. Sebanyak 210 mahasiswa STIS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan guna memperkuat akurasi intervensi pemerintah.
