PewartaAceh | Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dokumen penting tersebut memuat hasil evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Nagan Raya. Agenda utama ini terlaksana di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, pada Kamis (4/6/2026).
Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan mengikuti agenda tersebut bersama Bupati Nagan Raya. Kehadiran para pemimpin dewan dan kepala daerah ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat. Sebab, mereka ingin mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang transparan serta akuntabel.
Prosesi penyerahan dokumen anggaran ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian audit berkala. BPK menyerahkan hasil evaluasi secara bersamaan kepada pihak eksekutif dan legislatif. Langkah ini menjadi dasar utama kepatuhan regulasi, sehingga tata kelola kas daerah tetap terjaga.
Evaluasi Pengelolaan Anggaran Daerah
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Bupati Nagan Raya telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Aceh,” kata Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan.
Hasil pemeriksaan komprehensif tersebut menyajikan berbagai catatan krusial untuk pembangunan wilayah. Namun, parlemen daerah memandang hasil evaluasi ini sebagai pedoman baku penataan anggaran. Pihaknya berjanji menjaga konsistensi pengelolaan kas daerah, bahkan siap meningkatkan mutunya.
Legislator daerah ini juga memastikan fungsi pengawasan dewan akan berjalan lebih maksimal. Komitmen tersebut mencakup seluruh rekomendasi perbaikan dari tim auditor negara, sehingga temuan bisa selesai. Sinergi antara dua lembaga daerah menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.
“DPRK Nagan Raya berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,” kata Rizki menambahkan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Kerja sama yang harmonis mengemban harapan mampu membawa dampak instan bagi ekonomi warga. Sebab, konsep pembangunan yang sehat selalu bersumber dari manajemen keuangan yang bersih. Anggaran publik harus mengalir secara optimal, agar program kesejahteraan masyarakat segera terealisasi.
Apresiasi tinggi mengalir untuk segenap jajaran pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten. Kerja keras tim anggaran daerah dalam menyusun laporan menuai pujian khusus, karena prosesnya menguras energi. Prestasi administrasi ini menjadi modal berharga bagi jalannya roda pemerintahan.
“Ke depan, capaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Rizki.
Bupati Nagan Raya turut mengamini komitmen perbaikan mutu administrasi tersebut secara terbuka. Karena itu, pemerintah daerah siap menuntaskan seluruh rekomendasi catatan dari auditor BPK Aceh. Fokus utama kini tertuju pada penguatan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Prosesi penyerahan LHP ini melibatkan banyak kepala daerah serta pimpinan dewan se-Provinsi Aceh. Pertemuan massal tersebut memicu semangat kolektif untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Sebab, transparansi anggaran menjadi target utama bagi seluruh pengelola wilayah.
