PewartaAceh – Aroma kopi tubruk dan debu jalanan menyatu erat di sebuah kios kelontong kayu. Di sudut desa itu, seorang pria sedang teliti melipat selembar kertas kusam. Kertas tersebut berisi baris demi baris angka nominal yang panjang.
Sementara itu, beberapa ratus meter dari sana, sebuah gedung baru berdiri mencolok. Cat dindingnya bahkan masih terasa basah. Bangunan itu tampak sangat kontras dengan rumah-rumah panggung di sekelilingnya.
Masyarakat mengenal tempat itu sebagai gedung Koperasi Merah Putih. Sayangnya, pemerintah mengebut proyek ini bagai tanpa hari esok. Mereka hanya mengejar angka target di atas meja birokrat pusat.
Namun, kemegahan fisik tersebut tidak otomatis mengundang langkah kaki orang desa. Bagi warga setempat, tempat belanja bukan sekadar urusan dinding beton yang kokoh. Oleh karena itu, mereka lebih mencari relasi sosial yang sudah mengakar puluhan tahun. Hal inilah yang gagal ditangkap oleh radar kebijakan top-down dari ibu kota.
Proyek Penyeragaman yang Meleset dari Sasaran
Kebijakan pusat yang seragam sering kali meleset dari sasaran sejati di lapangan. Pada saat ini, beberapa daerah masih tertatih-tatih memulihkan diri dari dampak bencana alam. Sebagian wilayah lain bahkan masih mendambakan akses jalan yang layak dan aman. Namun, pemerintah justru memaksakan proyek Koperasi Merah Putih sebagai prioritas utama. Akibatnya, narasi ini menjadi cermin retak yang memperlihatkan ego Jakarta dalam mendikte kebutuhan daerah.
“Maunya setiap program pusat harus melalui tahap-tahap yang merespons kebutuhan nyata masyarakat,” kata seorang pengamat kebijakan publik lokal.
Sebagai contoh, daerah yang memerlukan pendidikan gratis tentu tidak membutuhkan makanan gratis. Begitu pula dengan daerah terisolasi yang lebih mendambakan aspal jalan daripada etalase toko modern. Oleh sebab itu, pemaksaan dapur komunal atau koperasi seragam hanya menunjukkan syahwat penyeragaman yang usang. Padahal, daerah tertentu justru lebih membutuhkan pendekatan koperasi hijau atau biru sesuai potensi maritim mereka.
Kontroversi Latsarmil dan Nyawa Calon Manajer
Kejanggalan proyek ini semakin mengental ketika kita menengok syarat perekrutan para pengelolanya. Pemerintah mewajibkan para calon manajer koperasi desa ini untuk mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Pihak panitia menguras fisik peserta dengan porsi latihan yang sangat berat.
Seketika, publik pun mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Mengapa seorang pengelola toko kelontong harus menguasai teknik kamuflase dan taktik lapangan? Tragisnya, latihan fisik yang ekstrem ini akhirnya merenggut nyawa salah satu peserta di lapangan.
“Ini dilatih kamuflase dan latihan berat yang menyebabkan ada yang meninggal, sungguh menyayat hati. Seharusnya mereka duduk tenang dan diisi materi seminar tentang mengelola keuangan, barang, dan pelayanan bisnis,” ujar sang pengamat dengan nada bergetar.
Kuasa Kepercayaan di Balik Lembar Buku Utang
Selanjutnya, membangun pusat bisnis di daerah terpencil tanpa riset lokasi adalah langkah spekulatif. Orang desa sejatinya memiliki ekosistem ekonominya sendiri yang berbasis pada kekerabatan. Karakteristik unik ini mirip dengan cara bertahan kios kelontong saat digempur ritel raksasa. Toko kelontong terbukti tetap hidup karena mereka memiliki satu senjata utama, yaitu sistem utang.
Di kios kampung, seorang ibu bisa membawa pulang kebutuhan pokok hanya dengan modal jabat tangan. Penjualnya adalah tetangga dekat yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang sama. Oleh karena itu, penjual tahu kapan masa panen tiba dan kapan dompet warga sedang kering. Sementara itu, Koperasi Merah Putih hadir dengan sistem kasir digital yang sangat kaku. Akibatnya, sistem modern tersebut menutup ruang bagi kearifan lokal masyarakat desa.
Solusi Alternatif: Merangkul Pedagang Lokal
Oleh karena itu, presiden dan kementerian terkait seharusnya melibatkan pakar ekonomi lokal sejak awal. Para ahli daerah tentu lebih paham mengenai komoditas utama dan titik strategis wilayah mereka. Alih-alih mendirikan bangunan baru yang asing, pemerintah sebaiknya memberdayakan pedagang lokal yang sudah ada.
Langkah konkretnya adalah dengan menyuntikkan modal usaha dan memperbaiki manajemen kios tradisional. Selain itu, pemerintah juga harus aktif mendengarkan impian para pelaku usaha kecil di desa. Melalui kepedulian yang tepat, ekonomi daerah pasti akan berkembang kuat dengan caranya sendiri.[Riazul Iqbal]
