PewartaAceh|Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh Fase Transisi Pemulihan di Posko Terpadu, Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti secara langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta unsur lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Sementara itu, para bupati dan wali kota se-Aceh beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota mengikuti rapat secara daring melalui aplikasi Zoom.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur meminta seluruh kepala daerah, khususnya di wilayah terdampak bencana, agar melakukan persiapan secara matang menjelang masuknya bulan suci Ramadhan. Persiapan tersebut dinilai penting untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.
“Seluruh daerah harus memastikan kesiapan pelayanan dasar, pasokan listrik, dan stabilitas kebutuhan pokok agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” ujar Fadhlullah.
Beberapa hal strategis yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain kesiapan tradisi meugang, jaminan pasokan listrik oleh PT PLN, serta kondisi infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Wakil Gubernur juga meminta setiap kabupaten dan kota menyampaikan perkembangan terkini di wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi bersama dalam menentukan kebijakan lanjutan pada masa pemulihan.
Terkait pelaksanaan tradisi meugang, Fadhlullah mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah mengajukan permohonan bantuan sapi meugang kepada Presiden Republik Indonesia. Permohonan tersebut telah disetujui, khususnya bagi desa-desa yang terdampak bencana.
“Bantuan akan direalisasikan melalui transfer dana dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten dan kota untuk pembelian sapi meugang,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Fadhlullah juga mengimbau seluruh pemerintah daerah agar terbuka dalam menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang dihadapi selama persiapan Ramadhan, sehingga solusi dapat dirumuskan secara cepat dan terkoordinasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
