PewartaAceh|JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen melalui Perum Bulog bagi petani jagung di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Markas Besar Polri, Jumat (6/2/2026), bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa rapat ini menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ketahanan pangan tahun 2026.
“Pada tahun 2025, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Capaian ini menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi agar kinerja tahun 2026 semakin optimal,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga perbankan dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap program KUR.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh modal usaha untuk menanam kembali serta memperluas lahan pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri juga berupaya menjaga stabilitas harga hasil panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri mencegah petani menjual jagung kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan nasional. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga harga jagung di tingkat petani sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga sudah mencapai Rp6.400 per kilogram,” tambah Brigjen Langgeng.
Menurutnya, program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara profesional, membayar kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian jagung.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung nasional akan semakin kuat dan berdaya saing.
