Pewarta Aceh | BANDA ACEH – Plt Sekda Aceh Taufik mengikuti entry meeting bersama BPK RI. Pertemuan tersebut membahas pemeriksaan pendahuluan kinerja Pemerintah Aceh. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (31/8/2026).
Pemeriksaan melibatkan Pemerintah Aceh dan sejumlah instansi terkait. BPK RI menyoroti efektivitas program pendidikan dan ketahanan energi.
Pemeriksaan pendidikan mencakup pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). BPK menilai dukungan pemerintah daerah terhadap layanan pendidikan.
Rentang pemeriksaan berlangsung sejak 2025 hingga semester pertama 2026. BPK juga memeriksa program ketahanan energi pada periode yang sama.
BPK Soroti Dua Bidang Strategis
Agenda kedua berkaitan dengan ketahanan energi nasional. Pemeriksaan mencakup Tahun Anggaran 2025 hingga Semester I 2026.
BPK menilai upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi. Pemeriksaan juga mencakup energi baru terbarukan dan konservasi energi.
Plt Sekda Aceh Taufik menyatakan dukungan terhadap proses pemeriksaan tersebut. Ia meminta SKPA terkait menyiapkan data dan informasi yang diperlukan.
“Pemerintah Aceh memberikan support terhadap pemeriksaan ini,” ujar Taufik.
“Tim kami akan menyiapkan apa yang diperlukan,” lanjutnya.
Pemprov Aceh Siapkan Data Pemeriksaan
Taufik juga mendorong seluruh SKPA membangun kolaborasi dengan tim pemeriksa. Menurutnya, kerja sama akan membantu proses pemeriksaan berjalan lancar.
Ia berharap hasil pemeriksaan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Aceh. Masukan tersebut nantinya dapat mendukung perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Marlina Usman Raih Srikandi Pemulihan Aceh di Serambi Awards 2026
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan masukan, wawasan, dan saran untuk perbaikan kinerja Pemerintah Aceh ke depan,” kata Taufik.
Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI Muhammad Husni menjelaskan tujuan pemeriksaan tersebut. BPK ingin menilai efektivitas program kerja Pemerintah Aceh.
Husni menyebut pengelolaan bantuan operasional pendidikan menjadi salah satu fokus. BPK juga menilai upaya pemerintah mendukung ketahanan energi.
Pemeriksaan Diharapkan Dorong Perbaikan
BPK RI meminta dukungan Pemerintah Aceh selama proses pemeriksaan. Tim juga berharap SKPA terkait memberikan data dan informasi secara lengkap.
Muhammad Husni menilai kerja sama menjadi bagian penting dalam pemeriksaan. Hasilnya diharapkan menghasilkan informasi untuk mendukung perbaikan kebijakan dan kinerja.
Entry meeting turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh. Mereka antara lain Asisten I Sekda Aceh Syakir, Asisten II T. Robby Irza, dan Asisten III A. Murtala.
Jajaran SKPA terkait juga mengikuti pertemuan tersebut. Pemeriksaan selanjutnya akan berjalan sesuai agenda tim BPK RI.
