PewartaAceh | BANDA ACEH – Gubernur Aceh menegaskan bahwa kebijakan terbaru mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola layanan publik. Upaya ini bertujuan agar sistem kesehatan daerah menjadi lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur menyampaikan arahan ini pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bulan Mei 2026 di Banda Aceh, Selasa (5/5/2026). Melalui Peraturan Gubernur yang ada, pemerintah terus menyempurnakan program JKA guna memastikan masyarakat tetap memperoleh akses medis yang optimal.
“Kami memastikan setiap kebijakan berbasis pada data. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan program serta meningkatkan kualitas layanan kepada warga,” tegas Gubernur di hadapan jajaran pejabat daerah.
Percepatan Anggaran dan Target RKPA 2027
Selain fokus pada sektor kesehatan, Gubernur mendorong optimalisasi pelaksanaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menekankan pentingnya percepatan administrasi agar seluruh paket kegiatan segera memasuki tahap kontraktual sesuai jadwal.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan jajarannya untuk merampungkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 paling lambat 30 Juni 2026. Penyusunan anggaran mendatang harus lebih fokus pada belanja prioritas dengan menerapkan prinsip money follow program dan evidence-based budgeting.
Oleh karena itu, perencanaan yang disiplin menjadi kunci agar setiap rupiah APBA memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Gubernur juga meminta tim anggaran memperkuat komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna meningkatkan kapasitas fiskal Aceh.
Menjawab Kritik dengan Kinerja
Merespons dinamika publik saat ini, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memperkuat sinergi dan menjaga soliditas. Ia menekankan bahwa agenda strategis ke depan, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memerlukan fokus yang tinggi demi menjamin masa depan fiskal daerah.
“Di tengah sorotan publik, kita harus menjawabnya dengan kinerja, bukan dengan polemik. Kita tidak sekadar mengelola anggaran, tetapi sedang mengelola kepercayaan rakyat,” pungkas Gubernur menutup arahannya.
Sebagai informasi, rapat pimpinan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Aceh. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan.
