PewartaAceh | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah kabupaten/kota mulai hari ini hingga 20 April 2026. Langkah ini diambil menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, dan petir di wilayah serambi Mekkah.
Berdasarkan analisis BMKG, atmosfer wilayah Aceh saat ini tengah dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi. Kondisi tersebut memicu pertumbuhan awan hujan secara masif yang berpotensi menyebabkan banjir, tanah longsor, dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Aceh.
Merespons potensi ancaman tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyiagakan posko darurat selama 24 jam penuh, terutama di zona-zona rawan bencana.
“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk segera melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time. Periode hingga 20 April ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko bagi masyarakat,” tegas M. Nasir saat memimpin rapat koordinasi virtual bersama Tim SAR dan BMKG di Banda Aceh, Senin (13/4/2026).
Langkah Mitigasi dan Normalisasi Infrastruktur
Dalam arahannya, Sekda menekankan agar langkah mitigasi dilakukan secara komprehensif tanpa penundaan. Pemerintah daerah diminta fokus pada normalisasi infrastruktur air, seperti pembersihan drainase dan pengerukan sedimentasi sungai untuk mencegah luapan air ke pemukiman.
Selain itu, Sekda juga memerintahkan pemangkasan pohon yang rawan tumbang serta pengecekan kekuatan baliho guna menghindari kecelakaan akibat angin kencang. Patroli rutin di daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan rawan longsor kini semakin ditingkatkan.
Kesiapsiagaan Personel dan Alat Berat
Pemerintah Aceh telah menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik-titik strategis. Seluruh sarana pendukung, mulai dari perahu motor, kendaraan evakuasi, hingga logistik darurat dan tenda pengungsian, dipastikan dalam kondisi siap pakai.
“Sinergi lintas sektor adalah kunci. Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri, Tim SAR, serta instansi seperti PLN dan Telkom harus berjalan lancar untuk memastikan respons cepat jika terjadi kondisi darurat,” tambah M. Nasir.
Sekda juga meminta sistem peringatan dini (Early Warning System) dioptimalkan hingga tingkat desa. Para camat dan keuchik diharapkan aktif menyebarkan informasi terkini dari BMKG melalui berbagai kanal komunikasi guna meningkatkan kewaspadaan warga.
“Jangan ada informasi yang terputus. Kami meminta laporan rutin dari bupati dan wali kota mengenai situasi wilayahnya. Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan risiko dampak cuaca ekstrem di Aceh,” pungkasnya.
