PewartaAceh | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati pengajuan revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo. Proyek migas bernilai strategis ini berada di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Kesepakatan penting tersebut tercapai dalam pertemuan resmi di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (10/6/2026). Melalui kesepakatan ini, SKK Migas bersedia mengakomodasi usulan perbaikan dokumen proyek dari Pemerintah Aceh.
Pertemuan tingkat tinggi itu juga menghadiri Sekda M Nasir Syamaun bersama Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT ikut mengawal dialog penting ini.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr Nurlis Effendi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sebenarnya, Mualem menyambut baik kehadiran proyek Lapangan Gas Tengkulo serta Mubadala Energy selaku investor utama. Namun, pemerintah daerah mendeteksi sejumlah poin yang berpotensi merugikan hak-hak ekonomi wilayah Aceh.
Alihkan Pengolahan Gas ke Darat
Berdasarkan dokumen ketentuan awal, pemrosesan gas bumi menggunakan kapal terapung raksasa atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Selanjutnya, pipa bawah laut mengalirkan komoditas tersebut menuju Onshore Receiving Facilities (ORF) KEK Arun Lhokseumawe.
Mubadala Energy bahkan tengah menyiapkan proses tender pengadaan unit FPSO untuk mempercepat komersialisasi gas laut dalam. Kapal khusus ini mengintegrasikan fungsi produksi, pengolahan, hingga penyimpanan migas lepas pantai.
Mualem secara tegas menghendaki pengalihan proses produksi gas dan kondensat langsung ke darat. Kebijakan ini mewajibkan pemanfaatan fasilitas Onshore Processing Facility (OPF) yang berada di area KEK Arun.
“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun,” kata Nurlis menjelaskan keinginan Gubernur Aceh.
Kebijakan ini bertujuan mengamankan keuntungan finansial yang adil bagi seluruh pihak terkait. Pemerintah ingin memastikan investor, pusat, daerah, serta masyarakat lokal menikmati hasil alam secara optimal.
Langkah pengolahan di daratan juga terbukti efektif menghidupkan kembali mata rantai industri hilir. Aktivitas pabrik pupuk dan petrokimia lokal dipastikan bangkit melalui pasokan energi ini.
Fasilitas operasional di darat mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala masif. Karakteristik ini kontras dengan model kilang terapung laut dalam yang cenderung terisolasi.
Sektor industri penunjang lain otomatis ikut bertumbuh subur melalui skema teranyar ini. Kondisi tersebut memicu efek domino yang positif bagi iklim usaha di Aceh.
Belajar dari Kasus Blok Masela
Pengalihan lokasi proyek migas dari perairan menuju wilayah daratan bukan hal baru di Indonesia. Staf Ahli Sekda Akhyar mengingatkan kesuksesan perubahan skema serupa pada megaproyek Blok Masela di Maluku.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan preseden hukum dan teknis pergeseran proyek kilang tersebut. Pihaknya mengonfirmasi keberhasilan pemindahan lokasi kerja Blok Masela dari laut menuju darat.
SKK Migas awalnya berencana menggelar konferensi pers bersama untuk memublikasikan perkembangan teranyar Blok Andaman. Lembaga ini turut mengundang Mualem untuk memberikan dukungan moril sebagai narasumber utama.
Mualem memilih menunda kegiatan publikasi tersebut demi mematangkan draf kesepakatan regulasi. Pihaknya mengutamakan kepastian kenyamanan serta jaminan keuntungan konkret bagi seluruh rakyat Aceh.
Kedua belah pihak akhirnya sepakat menunda konferensi pers hingga dokumen revisi PoD rampung. Publikasi resmi segera berlangsung setelah proyek Blok Andaman terbukti membawa maslahat nyata.
