PewartaAceh|Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran bantuan hidup dasar (jadup), pemulihan ekonomi, serta bantuan sapi meugang bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Rombongan MPR RI dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Turut hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menyampaikan bahwa bencana telah berlangsung lebih dari dua bulan. Saat ini, sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih mengungsi, meskipun jumlahnya terus menurun seiring kembalinya sebagian warga ke rumah atau hunian sementara.
“Kami berharap penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial dipercepat, termasuk jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, dan pemulihan ekonomi. Harapannya bisa terealisasi sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.
Selain itu, ia menekankan perlunya percepatan pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan kebun warga yang terdampak banjir dan longsor.
Wagub juga meminta realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang telah dijanjikan Presiden serta mengusulkan agar pembiayaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Kami berharap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, kebutuhan Aceh dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses transportasi, hingga aktivitas ekonomi.
Namun, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu warga yang masih mengungsi. Menurut Tito, solusi utama adalah percepatan pemberian dana pengganti rumah rusak ringan, sedang, dan berat, dengan didukung data yang valid dari pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data yang akurat menjadi kunci agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas Tito.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh.
Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh menghadapi keterbatasan anggaran dalam pembangunan hunian sementara dan pemulihan mata pencaharian warga.
“Semua aspirasi sudah kami sampaikan kepada Presiden. Apa yang dirasakan Aceh juga kami rasakan,” ujar Muzani.
Terkait permintaan Wagub, Muzani menyatakan pihaknya akan mengupayakan penghapusan sementara barcode BBM, memperjuangkan pengalihan pembiayaan JKA ke APBN, serta mencari solusi distribusi sapi meugang bagi masyarakat terdampak.
Pada kesempatan itu, MPR RI juga menyerahkan 15 ribu paket sembako dan paket ibadah kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk dukungan menjelang bulan suci Ramadhan.
